BANTEN — Massa yang memadati kawasan DPRD Jember sejak pagi itu membawa sejumlah spanduk dan poster dukungan. Ketua aksi, Agus Nur Yasin, dalam orasinya menyebut ketiga program tersebut telah terbukti membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi di tingkat desa.
Agus memaparkan data hingga pertengahan Juni 2026. Program MBG disebut telah didukung 27.820 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi dan menyerap sekitar 1,39 juta tenaga kerja. Jumlah penerima manfaat mencapai 62,45 juta orang, mencakup peserta didik serta kelompok rentan 3B—ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"Pelaksanaan MBG juga mendorong perputaran ekonomi di pedesaan. Dampaknya dirasakan oleh petani padi, petani buah dan sayur, peternak telur, hingga pelaku usaha lokal," ujar Agus di hadapan massa.
Untuk program kedua, KDMP, ia menyebutkan 83.762 unit koperasi telah sah secara hukum. Dari jumlah itu, 1.061 unit sudah beroperasi dengan 35.476 manajer terserap. Agus mengklaim potensi lapangan kerja baru dari program ini bisa mencapai lebih dari 500.000 orang secara nasional.
Program ketiga yang didukung adalah Sekolah Rakyat (SR). Pemerintah menargetkan 500 SR hingga 2029. Agus menyebut 166 SR telah diresmikan dan menjangkau 45.000 murid dari keluarga fakir miskin.
"Program-program ini mampu mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, mengurangi kelaparan hingga ke pelosok desa, serta mengatasi stunting dan gizi buruk," kata Agus.
Dalam aksi tersebut, FMJM menyatakan delapan poin pernyataan sikap. Poin pertama adalah mendukung dan mengawal program strategis pemerintah. Massa juga mendesak Presiden Prabowo untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN).
"Kami mendesak BGN untuk memperbaiki sistem dan tata kelola yang bersih dan transparan serta melakukan evaluasi internal secara menyeluruh hingga ke level SPPG di bawah," tegas Agus.
Ia menambahkan, forumnya mendukung Presiden Prabowo untuk melanjutkan MBG dan program strategis lain demi mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan kesejahteraan umum. Massa juga menyatakan dukungan kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas pihak yang dianggap melakukan adu domba dan ujaran kebencian yang membuat situasi negara tidak kondusif.