TANGERANG SELATAN — Pemerintah Provinsi Banten memakai ajang Banten Investment Forum 2026 untuk menawarkan paket kemudahan berusaha kepada calon penanam modal. Kepala daerah menegaskan bahwa penyederhanaan perizinan, kepastian hukum, dan penguatan infrastruktur menjadi tiga prioritas yang disiapkan Pemprov.
Andra Soni menyampaikan komitmen tersebut di depan peserta forum yang terdiri dari investor, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, dan mitra pembangunan. Menurutnya, Banten harus menjadi daerah yang tidak hanya menarik untuk berinvestasi, tetapi juga memberi kepastian dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menyebut Banten konsisten berada di jajaran lima besar provinsi penyumbang investasi nasional. Posisi itu, katanya, ditopang keberadaan kawasan industri yang menunjang aktivitas manufaktur.
"Provinsi Banten memiliki 21 kawasan industri, yang menjadikannya terbanyak kedua di Pulau Jawa setelah Jawa Barat. Banten juga memiliki dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yakni di Tanjung Lesung dan BSD," ungkap Todotua.
Dua KEK tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menarik investasi baru. Namun, daya tarik itu perlu ditopang kemudahan berusaha, kepastian regulasi, serta penyelesaian hambatan yang dihadapi investor di lapangan.
Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan mengapresiasi kinerja tata ruang dan pelayanan pertanahan di Banten, terutama koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu capaian yang disebutnya adalah penyelarasan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP).
"Salah satu capaian nyata yang berhasil kita lakukan adalah penyelarasan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP), yang ke depannya akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah," katanya.
Penyelarasan data tersebut diharapkan mendukung tata kelola administrasi sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Bagi pelaku usaha, integrasi dua basis data itu memangkas urusan administrasi yang selama ini harus diselesaikan di dua instansi berbeda.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Sofwan Kurnia menilai ruang penanaman modal di Banten belum tergarap penuh. Menurutnya, peluang di provinsi ini masih terbuka lebih lebar dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa.
"Kami melihat, peluang dan ruang untuk berinvestasi di Provinsi Banten masih terbuka jauh lebih lebar dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa," kata Sofwan.
Meski optimistis, Gubernur Andra Soni mengingatkan bahwa keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk atau jumlah proyek yang terealisasi. Ada ukuran lain yang menurutnya lebih penting.
"Investasi bukan semata-mata tentang besarnya nilai modal yang masuk atau banyaknya proyek yang terealisasi. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, memperkuat struktur perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Pemprov Banten mendorong penyederhanaan perizinan sesuai ketentuan, kepastian berusaha, penguatan infrastruktur, serta sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Langkah itu diharapkan mempercepat realisasi investasi yang selama ini tersendat di tahap perizinan.
Andra juga mengajak investor, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, dan mitra pembangunan menjadikan Banten sebagai mitra strategis. Tujuannya membangun ekosistem usaha yang produktif dan berkelanjutan, bukan sekadar mengejar target nominal penanaman modal.
Dengan penguatan pelayanan publik, infrastruktur, dan koordinasi lintas pemerintahan, Pemprov Banten berharap investasi berkualitas yang masuk mampu memperluas kesempatan kerja dan memberi dampak positif bagi perekonomian daerah.