BANTEN — Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menilai konflik Arab Saudi dengan milisi Houthi memperburuk arus logistik dan ketahanan energi dunia. Ketegangan itu terjadi saat hubungan Iran dan Amerika Serikat belum juga mereda. Pemerintah pun menempuh jalur lobi lintas negara untuk mengamankan pasokan BBM dalam negeri.
Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga menjabat Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan penilaian itu dalam Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) di Jakarta, Senin (12/10/2026). Ia menyoroti eskalasi di Timur Tengah yang kian meluas, dari ketegangan Iran-Amerika Serikat hingga masuknya milisi Houthi ke wilayah Arab Saudi.
Menurut Bahlil, tidak ada pihak yang bisa memastikan kapan rangkaian ketegangan geopolitik tersebut berakhir. Ketidakpastian itu membuat pemerintah bergerak cepat mengamankan pasokan energi, terutama bahan bakar minyak (BBM).
Posisi Arab Saudi dan kawasan Timur Tengah sebagai pemasok utama minyak mentah dunia membuat setiap gangguan di sana langsung terasa ke negara pengimpor, termasuk Indonesia. Ketika konflik meluas ke jalur pelayaran dan infrastruktur energi, biaya logistik naik dan pasokan bisa tersendat.
Bahlil menilai situasi ini bukan sekadar persoalan politik regional. Dampaknya menyentuh langsung arus perdagangan energi global yang menjadi tumpuan banyak negara.
"Ketegangan antara Iran, Amerika, Israel, dan sekarang masuk Houthi juga masuk ke Arab Saudi, ini akan semakin memperparah arus logistik dan ketahanan energi dunia," ujar Bahlil.
Untuk menjaga ketersediaan BBM di dalam negeri, pemerintah tidak hanya mengandalkan pasokan yang ada. Bahlil menyebut pihaknya aktif melobi sejumlah negara produsen minyak, termasuk di kawasan Afrika.
Ia mengaku intensitas lobi itu membuat jam kerjanya panjang. Bahkan, Bahlil menyampaikan hal tersebut dengan nada bercanda saat berbicara di hadapan pengusaha.
"Makanya, Menteri ESDM nggak bisa tidur terlalu panjang, karena lobi minyak di mana-mana. Lobi minyak di Afrika, untung saja kan orang Afrika itu kulitnya sama dengan saya," tutur Bahlil berkelakar.
Pernyataan itu menegaskan bahwa diplomasi energi menjadi salah satu instrumen utama pemerintah menghadapi gejolak pasar minyak dunia, di samping menjaga hubungan dagang dengan negara-negara pemasok tradisional.
Bagi Indonesia, gangguan pasokan minyak mentah global berpotensi menekan neraca perdagangan dan anggaran subsidi energi. Setiap kenaikan harga minyak dunia biasanya diikuti penyesuaian biaya impor yang harus ditanggung negara.
Karena itu, langkah lobi yang ditempuh Kementerian ESDM menyasar pada pengamanan kontrak pasokan jangka panjang, bukan sekadar pembelian spot yang rentan terhadap fluktuasi harga. Pemerintah berupaya memastikan stok BBM nasional tetap aman meski situasi di Timur Tengah belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Pernyataan Bahlil menjadi sinyal bahwa pemerintah memandang risiko geopolitik sebagai faktor yang harus diantisipasi sejak dini. Ketahanan energi nasional kini bergantung pada seberapa cepat dan luas jangkauan diplomasi yang dibangun ke negara-negara produsen minyak.