SERANG — Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Banten dan diterima Anggota Komisi IV A. Rahmat Hidayat serta H. Ishak Sidik. Hadir Ketua ASPEN Banten Syariefudin Noer bersama jajaran pengurus dan anggota, Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Ari James Faraddy, dan Sekretaris Dinas ESDM Dedi Hidayat.
Pertemuan itu menindaklanjuti audiensi ASPEN Banten dengan Dinas ESDM pada 4 November 2026. ASPEN meminta perhitungan patokan harga MBLB ditinjau agar lebih wajar dan adil bagi pelaku usaha pertambangan.
Syariefudin Noer menegaskan pihaknya tidak menolak kewajiban pajak. Asosiasi justru mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah melalui pembayaran pajak.
"Kami bukan tidak mau membayar pajak. Kami mendukung peningkatan pendapatan daerah karena nantinya juga akan kembali untuk pembangunan Banten. Namun, kami berharap ada perhitungan yang wajar dan adil bagi para pelaku usaha," ujar Syariefudin.
Menurutnya, patokan harga sebaiknya mempertimbangkan kondisi dan kemampuan pelaku usaha. Beban biaya operasional di lapangan menjadi salah satu alasan permintaan peninjauan.
Rahmat Hidayat mengakui keberatan pengusaha tambang terhadap kenaikan patokan harga yang dinilai cukup tinggi. Ia mendorong pembahasan menyeluruh dengan memperhatikan harga pokok produksi dan harga jual dalam Rencana Kerja dan Biaya (RKB).
"Yang menjadi perhatian kita hari ini adalah adanya kenaikan patokan harga yang dianggap terlalu tinggi oleh teman-teman pengusaha tambang. Kita perlu mencari jalan tengah atau win-win solution, sehingga aspirasi para pengusaha dapat didengar dan dibahas secara bersama-sama," kata Rahmat Hidayat.
Ishak Sidik menambahkan, transparansi komponen perhitungan pajak MBLB harus jelas. Pemerintah daerah dan pelaku usaha perlu menyamakan pemahaman soal harga pokok produksi, harga jual, dan volume produksi.
"Dasarnya harus jelas, berapa harga pokok produksinya. Pelaku usaha tambang tentu lebih mengetahui berapa kemampuan produksinya dalam sehari dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah material. Hal itu yang perlu menjadi bahan perhitungan," tegas Ishak Sidik.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Ari James Faraddy menjelaskan, penyesuaian patokan harga merupakan bagian dari pembenahan tata kelola pertambangan. Harga patokan disebut telah lama tidak diperbarui.
Ari mengingatkan pelaku usaha memenuhi kewajiban perizinan, pelaporan produksi, reklamasi, dan pengelolaan lingkungan. Aktivitas pertambangan juga diminta mengikuti kaidah Good Mining Practice.
Perhitungan yang disepakati nantinya diharapkan mencerminkan kondisi riil kegiatan pertambangan. Aspek yang diperhatikan mencakup kemampuan produksi, penggunaan bahan bakar, biaya operasional, serta kondisi material yang ditambang.
Hasil audiensi menyepakati Komisi IV menampung aspirasi ASPEN. Dinas ESDM bersama ASPEN didorong menindaklanjuti penyamaan persepsi mengenai komponen perhitungan harga pokok produksi, harga jual, dan volume produksi.
Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan rekomendasi untuk pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah daerah. Selama belum ada perubahan ketentuan, kewajiban pembayaran pajak yang telah ditetapkan tetap harus dilaksanakan.