OJK Bongkar 10 Kasus Pelanggaran Pasar Modal, Sanksi Capai Rp 23,77 Miliar

Penulis: Jauhari Lubis  •  Sabtu, 21 November 2026 | 13:51:31 WIB
OJK menjatuhkan sanksi denda Rp 3,71 miliar dan memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah Rp 23,77 miliar dari 10 kasus pelanggaran pasar modal.

BANTEN — Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi denda Rp 3,71 miliar dan memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah Rp 23,77 miliar dari 10 kasus pelanggaran pasar modal. Tiga di antaranya merupakan manipulasi perdagangan saham yang melibatkan 15 rekening efek nasabah. Sanksi mencakup larangan beraktivitas di sektor PMDK hingga penutupan rekening efek.

Pengumuman sanksi disampaikan OJK melalui siaran pers pada Sabtu (21/11/2026). Nilai keuntungan tidak sah Rp 23,77 miliar merupakan jumlah yang diperintahkan untuk dikembalikan, bukan nilai yang sudah terealisasi pengembaliannya. Denda administratif Rp 3,71 miliar dijatuhkan terpisah dari kewajiban pengembalian tersebut.

Kasus yang ditangani mencakup manipulasi perdagangan saham, ketidakpatuhan kewajiban keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan, pelanggaran ketentuan transaksi material dan afiliasi, hingga ketidakpatuhan kewajiban pengalihan saham.

Manipulasi Saham HOMI Libatkan 15 Rekening Efek

Kasus pertama menyorot transaksi saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) pada periode 20 Maret hingga 21 Juli 2023. OJK menemukan pola transaksi yang menciptakan gambaran semu mengenai aktivitas perdagangan saham HOMI.

Pola tersebut melibatkan 15 rekening efek nasabah yang terindikasi terkait, sehingga transaksi tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sesungguhnya. Nilai keuntungan tidak sah dari kasus ini mencapai Rp 6.893.961.022.

Pihak yang dikenai sanksi adalah korporasi PT Sakti Maju Berdikari (SMB), Teddi Budiman selaku Direktur SMB, Hermanto yang memiliki akses atas rekening bank SMB, dan Indra S selaku adik Hermanto. Seorang manajer di PT Pilarmas Investindo Sekuritas juga tercatat dalam temuan.

OJK memerintahkan SMB, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S mengembalikan keuntungan tidak sah Rp 6,89 miliar. Teddi dilarang berkegiatan di sektor PMDK selama lima tahun, Hermanto 10 tahun, dan Indra tiga tahun. OJK juga meminta 15 perusahaan efek menutup rekening 15 investor terkait.

Transaksi SAMF dari Alamat yang Sama

Kasus kedua terkait transaksi saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) pada 4-19 Mei 2021. OJK menemukan pola transaksi yang menciptakan gambaran semu mengenai aktivitas perdagangan saham SAMF.

Pihak yang diperiksa meliputi JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur (SBM), Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat. Andre, Rudi, Muhamad Yusuf, dan Mohammad Naufal tercatat melakukan transaksi saham SAMF dari alamat yang sama, yakni di PT Bintang Pagi Kapital.

OJK juga menemukan keterkaitan antara JK Kristiyono dan SBM dengan SAMF. JK Kristiyono menjabat sebagai Direktur PT Saraswanti Indo Genetech, perusahaan afiliasi SAMF. Direksi SBM, Mariyati dan Hariyanto, diketahui merupakan pegawai SAMF.

OJK meminta JK Kristiyono dan SBM mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari transaksi saham SAMF.

OJK Tegaskan Tidak Ada Toleransi Manipulasi Pasar

Lembaga pengawas sektor jasa keuangan itu menegaskan praktik manipulasi perdagangan saham yang menciptakan gambaran semu dapat mengganggu pembentukan harga saham yang wajar. Dampaknya merembet ke kepercayaan investor terhadap integritas pasar.

"Setiap bentuk pelanggaran akan ditindak sesuai dengan karakteristik, tingkat keseriusan, dampak yang ditimbulkan, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat," tulis OJK dalam siaran persnya.

OJK menegaskan penegakan hukum tidak hanya melalui denda administratif. Instrumen lain yang dipakai adalah perintah pengembalian keuntungan tidak sah, pembatasan kegiatan pelaku, penutupan rekening efek, serta perintah pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan.

Kewajiban Emiten dan Pengurus Perusahaan

OJK mengingatkan emiten dan pengurus perusahaan menyampaikan informasi secara akurat, lengkap, dan tepat waktu. Kewajiban lain yang ditekankan mencakup kepatuhan aturan transaksi material, transaksi afiliasi, dan pelaporan keuangan.

Bagi investor, rangkaian sanksi ini menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap praktik perdagangan yang menyesatkan berjalan. Rekening efek yang ditutup dan larangan berkegiatan di sektor PMDK membatasi ruang gerak pelaku pelanggaran di pasar.

Reporter: Jauhari Lubis
Sumber: finance.detik.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top