SERANG — Dominasi penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap PAD Banten dinilai sangat berisiko. Wakil Ketua Komisi I DPRD Banten M. Faisal mendesak agar Pemprov segera mencari sumber pendapatan baru yang lebih stabil dan berkelanjutan.
“Kita harus mulai menggali sumber-sumber pendapatan lain. Jangan selalu menggantungkan PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor,” kata Faisal, Sabtu 20 Juni 2026.
Mengapa Ketergantungan pada Pajak Kendaraan Berbahaya?
Menurut Faisal, jika ekonomi melambat atau terjadi pergeseran tren kepemilikan kendaraan, penerimaan daerah bisa anjlok drastis. Kondisi ini akan langsung mempengaruhi belanja pembangunan dan pelayanan publik di Banten. Ia menekankan bahwa stabilitas fiskal tidak boleh hanya bertumpu pada satu sektor yang fluktuatif.
Aset Daerah dan BUMD Jadi Andalan Baru
Politisi Fraksi Golkar itu menyebutkan, Pemprov Banten memiliki sejumlah aset yang bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Kerja sama ini diyakini mampu menghasilkan pendapatan baru yang signifikan bagi kas daerah. Selain itu, BUMD juga harus didorong untuk meningkatkan kinerja dan memberikan dividen yang lebih besar.
“Kita punya aset daerah yang bisa dimanfaatkan. BUMD juga harus didorong supaya menghasilkan pendapatan yang lebih optimal,” ujarnya.
Optimalisasi Retribusi Daerah Juga Perlu Digenjot
Selain mengoptimalkan aset dan BUMD, Faisal juga menyinggung perlunya peningkatan pendapatan dari retribusi daerah. Ia menilai masih banyak potensi retribusi yang belum digali secara maksimal oleh pemerintah provinsi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah berbagai tantangan ekonomi yang ada.
Faisal menegaskan bahwa diversifikasi pendapatan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Ia berharap Pemprov Banten segera menyusun peta jalan yang jelas untuk mewujudkan sumber PAD yang lebih variatif dan tangguh.
