TANGERANG — Sebanyak 102 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Wali Kota H. Sachrudin bersama Wakil Wali Kota H. Maryono di Aula Al-Amanah, Jumat (31/7/2026). Mereka terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, hingga dokter yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas.
Pelantikan ini merupakan bagian dari kebutuhan organisasi. Wali Kota Sachrudin menyebut, sejumlah jabatan kosong mulai dari eselon II, III, hingga IV harus segera terisi agar roda pemerintahan berjalan optimal.
Seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kini Terisi
Sachrudin memastikan, tidak ada lagi jabatan kosong di lingkup Pemkot Tangerang setelah pelantikan ini. Dengan terisinya seluruh posisi, koordinasi antarperangkat daerah dan kualitas pelayanan publik diharapkan meningkat signifikan.
"Tidak boleh ada jabatan yang kosong. Rotasi dan mutasi juga bagian dari penyegaran agar kinerja makin baik dan pelayanan ke masyarakat makin optimal," ujarnya dalam sambutan yang dikutip dari rilis resmi Pemkot Tangerang.
Jabatan adalah Amanah, Pejabat Diminta Segera Beradaptasi
Dalam arahannya, Wali Kota mengingatkan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, dedikasi, dan tanggung jawab. Para pejabat diminta untuk segera beradaptasi dan menunjukkan profesionalisme di posisi barunya masing-masing.
"Jadilah pemimpin yang memberi teladan, bangun budaya kerja positif, perkuat kolaborasi, dan hadirkan solusi inovatif. Implementasikan nilai ASN BerAKHLAK dalam setiap tugas," pesan Sachrudin.
Sejumlah Nama Pejabat Baru di Lingkup Pemkot Tangerang
Beberapa pejabat yang dilantik dalam agenda ini antara lain Teguh Supriyanto sebagai Kepala Satpol PP, Wawan Fauzi sebagai Kepala Bakesbangpol, serta Yudi Pradana yang kini menjabat sebagai Kepala DLH. Selain itu, Dody Ardiansyah dilantik sebagai Kepala Bagian Protokol Setda.
Pelantikan massal ini menjadi langkah strategis Pemkot Tangerang dalam memastikan pelayanan publik berjalan tanpa hambatan. Dengan komposisi pejabat yang baru, percepatan program prioritas diharapkan bisa langsung dieksekusi di lapangan.
