Koordinasi digelar di Kantor Kecamatan Kemiri, Senin (31/8/2026), dihadiri Camat Kemiri Rudi Hadikarsono beserta jajaran dan petugas Jasa Raharja Samsat Gerai Kronjo, Mulya Agung Minang Putra. Pertemuan itu menyusun strategi agar informasi program yang tengah berjalan ini menjangkau masyarakat secara lebih luas dan merata.
Dukungan Camat Kemiri: Informasi Diteruskan ke Setiap Kepala Desa
Rudi Hadikarsono menyatakan pihaknya bakal meneruskan informasi program tersebut kepada seluruh kepala desa di wilayahnya. Penyebarluasan juga akan diperkuat lewat grup WhatsApp masyarakat dan akun Instagram resmi Kecamatan Kemiri.
“Kami mendukung sosialisasi Program Diskon Pajak Kendaraan Bermotor ini. Informasi akan kami teruskan kepada para Kepala Desa agar dapat disampaikan kepada masyarakat, termasuk melalui grup komunikasi masyarakat dan media sosial Kecamatan Kemiri. Kami berharap masyarakat mengetahui adanya program ini dan dapat memanfaatkannya selama periode yang telah ditetapkan,” ujar Rudi.
Alasan Libatkan Pemerintah Desa: Kedekatan Langsung dengan Warga
Mulya Agung Minang Putra menilai pemerintah kecamatan dan desa punya akses langsung ke masyarakat. Ia berharap informasi pelayanan Samsat bisa diterima cepat, tidak hanya oleh warga yang aktif di media sosial.
“Pemerintah kecamatan dan desa memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Melalui kolaborasi ini, kami berharap informasi Program Diskon Pajak Kendaraan Bermotor dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa. Kami juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dan tidak menunda pemenuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor,” kata Mulya.
Kewajiban Ganda: Apa Saja yang Dicakup Program Diskon PKB?
Program ini mencakup dua komponen kewajiban sekaligus, yakni Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Pembayaran dua kewajiban itu biasanya dilakukan bersamaan melalui kanal Samsat.
Kepala PT Jasa Raharja Cabang Tangerang, Panji Artha, mengapresiasi dukungan Kecamatan Kemiri yang membantu menyampaikan informasi lewat perangkat desa dan kanal digital. Menurutnya, sinergi ini dibutuhkan untuk menaikkan kesadaran dan kepatuhan warga dalam memenuhi kewajiban PKB dan SWDKLLJ secara tepat waktu.
Warga Diingatkan Tidak Menunda Hingga Mendekati Batas Akhir
Panji Artha mengingatkan periode program terbatas. Masyarakat disarankan membayar lebih awal ketimbang menunggu menjelang tenggat.
“Program ini berlangsung dalam periode yang terbatas. Kami mengajak masyarakat yang memenuhi ketentuan untuk memanfaatkan kesempatan ini sebelum berakhir pada 31 Oktober 2026,” ujarnya.
Ia menambahkan, dengan memenuhi kewajiban tepat waktu, warga turut mendukung tertib administrasi. Skema berjenjang dari kecamatan ke pemerintah desa, lalu diperkuat lewat grup WhatsApp dan Instagram, diharapkan membuat informasi cepat sampai dan tidak ada warga yang luput dari masa berlaku program.
