PANDEGLANG — Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW) Kabupaten Pandeglang menegaskan akan mengawal komitmen Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad terkait empat tuntutan yang disampaikan dalam audiensi pada 3 September 2026.
Ketua Forum PPPK-PW Kabupaten Pandeglang Andri Priyatna menyampaikan harapan itu saat bersilaturahmi bersama jajaran dan anggota forum di salah satu vila di Kecamatan Labuan, Minggu, 13 September 2026.
“Harapan kami, hasil audiensi ini tidak berhenti pada komitmen saja, tetapi dapat benar-benar direalisasikan melalui kebijakan pemerintah,” kata Andri, Rabu, 16 September 2026.
Empat Tuntutan yang Dibawa ke Senayan
Dalam audiensi bersama Forum PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih, Andri menyampaikan empat tuntutan utama kepada Wakil Ketua DPR RI.
- Pengangkatan seluruh PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu pada semua formasi, meliputi tenaga teknis, tenaga kependidikan, guru, dan tenaga kesehatan pada 2026.
- Pengalihan seluruh ASN PPPK dari berbagai profesi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2027 tanpa batas usia.
- Pembebanan belanja pegawai dialihkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Pemerataan kesejahteraan bagi seluruh ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu tanpa membedakan profesi maupun wilayah penempatan.
Dasco Prioritaskan Peralihan Status
Menurut Andri, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan komitmen untuk mengakomodasi tuntutan yang disampaikan organisasi PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
“Pak Sufmi Dasco menyampaikan komitmennya untuk mengakomodasi empat tuntutan tersebut. Namun, skala prioritas utama adalah penyelesaian proses peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI itu juga menyatakan akan menggelar rapat bersama beberapa kementerian terkait untuk membahas tuntutan tersebut, dengan komitmen penyelesaian dalam waktu sekitar satu bulan lebih.
Beban APBD dan Harapan ke BKPSDM
Pengalihan pembebanan belanja pegawai dari APBD ke APBN turut menjadi perhatian dalam audiensi. Kebijakan itu dinilai penting untuk mendukung pemerataan kesejahteraan ASN PPPK secara nasional.
Atas komitmen tersebut, Andri menegaskan perjuangan Forum PPPK-PW kini difokuskan pada upaya memastikan seluruh PPPK Paruh Waktu dari berbagai profesi dapat beralih menjadi PPPK Penuh Waktu.
“Kami akan mengawal komitmen DPR RI ini sampai menghasilkan kebijakan resmi dan benar-benar terealisasi. Fokus utama kami adalah bagaimana seluruh PPPK Paruh Waktu semua profesi bisa beralih menjadi PPPK Penuh Waktu secara serentak,” tegasnya.
Tiga tuntutan lainnya tetap akan diperjuangkan hingga memperoleh kepastian dan hasil yang diharapkan. Andri juga berharap seluruh anggota PPPK-PW tetap solid mengawal perkembangan kebijakan pemerintah maupun DPR RI terkait masa depan PPPK Paruh Waktu.
“Kami berharap BKPSDM juga dapat menindaklanjuti hasil audiensi kami sehingga perjuangan ini dapat menghasilkan kebijakan yang memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi seluruh PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Pandeglang,” katanya.
