TANGSEL — Pemkot Tangerang Selatan menempatkan pelatihan kerja dan penguatan usaha mikro sebagai jalur utama pengentasan kemiskinan. Bantuan sosial tidak dihapus, tetapi posisinya bergeser menjadi pelindung sementara sambil warga membangun penghasilan sendiri.
Wali Kota Benyamin Davnie menyebut penanganan kemiskinan harus menyeluruh, mencakup kebutuhan dasar sekaligus kemampuan ekonomi penerima manfaat.
"Selain bantuan sosial kita juga akan tingkatkan melalui pelatihan kerja, bukan hanya modal tapi bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin, supaya mereka bekerja di ekonomi kreatif," ujar Benyamin, Selasa (29/9/2026).
Pelatihan UMKM Jadi Pintu Masuk Kemandirian Ekonomi
Pemkot Tangsel menyasar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan pelatihan serta pendampingan usaha. Peserta tidak hanya dibekali kemampuan membuat produk, tetapi juga kapasitas usaha, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi digital.
Materi pelatihan mencakup pengembangan produk, pengemasan, pemasaran, hingga penggunaan platform digital untuk memperluas pasar. Pelatihan ini dibuka sebagai ruang bagi warga mengubah keterampilan menjadi kegiatan ekonomi produktif.
Keterampilan digital juga disasar lewat pelatihan produksi konten bagi pemuda di tingkat kelurahan. Pemkot mengarahkan agar kemampuan tersebut berkembang menjadi peluang usaha maupun sumber penghasilan baru.
Datara dan Bedah Rumah untuk Warga Tak Layak Huni
Intervensi berbasis data dijalankan melalui Datara (Data Rakyat Tangerang Selatan). Data sosial ekonomi terintegrasi dipakai untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan agar sasaran tepat.
Pemenuhan kebutuhan dasar ditempuh lewat program bedah Rumah Umum Tidak Layak Huni (RUTLH). Dukungan diberikan berdasarkan pengajuan, skala prioritas, dan kelayakan kondisi rumah, dengan tujuan hunian yang lebih sehat dan aman.
Penataan lingkungan permukiman juga berjalan di kawasan kumuh. Pemkot meningkatkan kualitas jalan, saluran air, sanitasi, penerangan, serta ruang lingkungan agar tempat tinggal lebih layak bagi penghuninya.
Pos Gizi dan Pendampingan Kader Kesehatan
Di bidang kesehatan, penguatan Pos Gizi menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dari keluarga berpenghasilan terbatas. Intervensi tidak berhenti pada pemberian makanan bergizi, tetapi juga edukasi dan pendampingan rutin.
Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan menekankan pendampingan agar bantuan benar-benar sesuai kebutuhan penerima manfaat.
"Yang penting nanti dari penilaian kader kesehatan bersama dengan nutrisionis. Nanti menentukan anak-anak mana saja yang kurang berat badannya, ibu hamil yang memang secara kemampuan finansial memiliki keterbatasan dalam memberikan makanan untuk dirinya sendiri," jelas Pilar.
Rangkaian program tersebut menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai kerja lintas sektor. Bantuan tetap tersedia untuk kebutuhan mendesak, sementara peningkatan kapasitas, akses layanan dasar, dan peluang ekonomi dibuka bersamaan.
