BANTEN — Pemerintah menyiapkan tiga agenda besar untuk mendorong pasar modal Indonesia, mulai dari peningkatan valuasi perusahaan tercatat hingga penegakan aturan. Langkah ini menyasar lebih dari 34 juta individu yang menanamkan aset di pasar saham Tanah Air. Reformasi substansial disebut menjadi syarat utama untuk melindungi nilai investasi masyarakat tersebut.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo memaparkan tiga agenda tersebut dalam tayangan video di kanal YouTube Kemenko Perekonomian. Menurut Dradjad, langkah ini dijalankan untuk menjawab kekhawatiran investor sekaligus melindungi aset masyarakat yang diinvestasikan di pasar saham.
Dasar pemerintah menyusun agenda ini adalah besarnya basis investor ritel domestik. Dradjad menyebut saat ini ada lebih dari 34 juta individu atau warga negara Indonesia yang terlibat dan menginvestasikan aset mereka di pasar modal.
"Pemerintah berkomitmen penuh untuk melindungi nilai investasi mereka. Kami memahami bahwa hanya dengan melakukan reformasi secara substansial, kami dapat melindungi aset-aset tersebut," ujarnya.
Valuasi Emiten Jadi Agenda Pertama
Agenda pertama adalah meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemerintah akan mengkaji berbagai kemungkinan kebijakan ekonomi dan reformasi yang bisa mendorong kenaikan nilai perusahaan tercatat.
Dradjad menyebut Kemenko Perekonomian memiliki Satgas Debottlenecking yang bertanggung jawab melakukan deregulasi dan debirokratisasi di sektor-sektor ekonomi. Satgas itu akan dimaksimalkan untuk mempercepat kebijakan debottlenecking.
"Jadi, agenda pertama adalah meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan tercatat di bursa. Kami akan melihat berbagai kemungkinan kebijakan ekonomi dan reformasi yang dapat dilakukan," terangnya.
Penegakan Aturan dan Keterbukaan Informasi
Agenda kedua adalah mempercepat penegakan aturan di pasar modal. Dradjad menilai OJK dan BEI sebenarnya telah menjalankan penegakan hukum dengan sangat efektif.
Meski begitu, pemerintah menyarankan BEI meningkatkan komunikasi terkait aktivitas penegakan hukum yang dilakukan. Tujuannya agar masyarakat mendapat informasi akurat mengenai proses pengambilan keputusan terkait penegakan hukum tersebut.
"Namun, kami menyarankan agar BEI dapat meningkatkan komunikasi terkait aktivitas penegakan hukum yang dilakukan," katanya.
Edukasi Investor Jadi Prioritas Ketiga
Agenda ketiga adalah meningkatkan edukasi kepada pemangku kepentingan dan investor secara signifikan. Dradjad menegaskan pemahaman masyarakat mengenai pasar keuangan perlu terus diperkuat seiring bertambahnya jumlah masyarakat yang berinvestasi di pasar modal.
Ketiga agenda tersebut saling terkait. Peningkatan valuasi emiten dinilai tidak cukup tanpa penegakan aturan yang transparan dan pemahaman investor yang memadai.
Bagi pelaku pasar, arah kebijakan ini memberi sinyal bahwa pemerintah menempatkan perlindungan investor ritel sebagai prioritas. Namun, implementasi di lapangan akan menentukan apakah tiga agenda tersebut benar-benar berdampak pada valuasi emiten dan kepercayaan pasar secara keseluruhan.