BANTEN — Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Jusuf Adiwinata, Gedung Kementerian Imipas, Jakarta. Rudi Setiawan, lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1993, kini resmi mengemban amanat sebagai orang nomor satu di jajaran inspektorat kementerian.
Dalam amanatnya, Agus Andrianto menekankan bahwa jabatan Irjen bukan sekadar posisi struktural, melainkan garda terdepan dalam menjaga integritas organisasi. Ia menyebut pengawasan internal harus berjalan ketat dan tanpa kompromi.
"Semoga saudara senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menjalankan tugas tersebut," ujar Agus dalam sambutan yang dikutip dari laman resmi Kemenimipas.
Pelantikan ini merupakan bagian dari strategi Kemenimipas untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sektor imigrasi dan pemasyarakatan selama ini menjadi sorotan publik terkait potensi celah korupsi dan pelanggaran prosedur.
Rudi Setiawan bukan nama baru di jajaran kepolisian. Sebagai lulusan Akpol 1993, ia memiliki pengalaman panjang di berbagai posisi strategis, termasuk di bidang reserse dan pengawasan. Pengalamannya dinilai relevan untuk memimpin inspektorat yang bertugas mengaudit dan memeriksa kinerja ribuan pegawai di lingkungan kementerian.
Keputusan Agus Andrianto—yang juga merupakan jenderal polisi aktif—memilih Rudi memperkuat sinyal bahwa Kemenimipas serius membereskan masalah internal. Irjen memiliki kewenangan untuk melakukan audit investigatif, pemeriksaan khusus, hingga merekomendasikan sanksi terhadap pegawai yang terbukti melanggar.
Salah satu pekerjaan rumah besar yang menanti Rudi adalah pengawasan di unit pelaksana teknis (UPT), seperti rumah detensi imigrasi dan lembaga pemasyarakatan. Kasus penyelundupan napi, pungutan liar, hingga penganiayaan di lapas masih menjadi catatan hitam yang harus dibersihkan.
Dengan dilantiknya Irjen baru, publik berharap ada perubahan signifikan dalam sistem pengawasan. Kemenimipas sendiri terus didorong untuk menerapkan sistem berbasis teknologi guna meminimalisir intervensi manual yang rawan disalahgunakan.
Belum ada pernyataan resmi dari Rudi Setiawan terkait program kerja seratus hari pertamanya. Namun, sumber di internal kementerian menyebutkan bahwa pemetaan risiko dan audit mendadak di sejumlah UPT akan menjadi prioritas awal.