LEBAK — Sepuluh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lebak kini hanya dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt), sebuah kondisi yang dinilai mengganggu kualitas pelayanan publik. Ketua Imala, Ridwan, menyebut situasi ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan telah memasuki ranah tata kelola pemerintahan yang berdampak pada efektivitas organisasi.
Kekosongan jabatan ini terjadi sejak Hasbi Jayabaya dilantik sebagai Bupati Lebak. Imala meminta agar penataan jabatan tidak berlarut-larut karena birokrasi adalah instrumen utama pemerintah daerah dalam merealisasikan program pembangunan.
Menurut Ridwan, pejabat definitif memiliki mandat organisasi yang lebih kuat untuk menyusun arah kebijakan dibandingkan pejabat sementara. Ia menilai, ketika sebuah posisi strategis terlalu lama dijabat Plt, muncul potensi kehati-hatian berlebihan dalam pengambilan keputusan.
“Tentunya, pejabat definitif memiliki mandat organisasi yang lebih kuat untuk menyusun arah kebijakan dan melakukan pembenahan kelembagaan secara berkelanjutan. Sementara ketika sebuah posisi strategis terlalu lama dijabat oleh Plt, ada potensi munculnya kehati-hatian yang berlebihan dalam mengambil keputusan, terutama keputusan yang membutuhkan keberanian melakukan perubahan,” ujar Ridwan, Selasa (1/9/2026).
Ia menegaskan bahwa kepastian dalam rantai komando menjadi hal krusial agar program kerja berjalan optimal, mulai dari perencanaan, koordinasi, hingga evaluasi kebijakan.
Ridwan mengingatkan Bupati Lebak agar proses pengisian jabatan tidak dipersepsikan sebagai politik balas budi atau kepentingan kelompok. Ia mendorong penerapan sistem merit yang mengedepankan kompetensi, integritas, dan rekam jejak kandidat.
“Jangan sampai pengisian jabatan justru dipersepsikan sebagai bagi-bagi posisi politik atau kepentingan kelompok. Pemerintah daerah harus membangun sistem merit. Yang harus menjadi pertimbangan utama adalah kompetensi, integritas, kapasitas kepemimpinan, rekam jejak, dan kemampuan menerjemahkan visi pembangunan Kabupaten Lebak,” tegasnya.
Menurutnya, visi kepala daerah tidak akan maksimal jika tidak ditopang struktur birokrasi yang profesional dan memiliki kepastian kepemimpinan.
Sejumlah OPD yang kini dipimpin pelaksana tugas antara lain Dinas Koperasi dan UKM, BKPSDM, Dinas Sosial, Asisten Daerah (Asda) III, Bapperida, dan Bapenda. Selain itu, DPUPR, DPMD, serta Direktur RSUD Adjidarmo juga masih dijabat Plt.
Kursi direktur utama RSUD Adjidarmo menjadi salah satu posisi yang paling dinantikan kepastiannya. Kekosongan lain diperkirakan bertambah karena satu pejabat definitif akan mengisi kursi Sekda yang kini tengah dipilih dari tiga kandidat, yaitu Kepala BKAD, Asda I Setda Lebak, dan Inspektur Kabupaten Lebak. Hal ini berpotensi membuka satu posisi baru yang harus segera diisi melalui mekanisme yang transparan.