BANTEN — Nota kesepahaman ditandatangani oleh Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin, Gubernur Bali Wayan Koster, dan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa. Dokumen ini berlaku lima tahun dan bisa ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang lebih mengikat.
“Kerja sama ini menjadi pijakan awal untuk menyiapkan kajian dan koordinasi antarlembaga,” ujar Bobby. Ia menegaskan KAI siap membawa pengalaman mengelola perkeretaapian di lintas padat seperti Pulau Jawa dan Sumatera.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali menunjukkan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp89,27 triliun pada kuartal II 2026. Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi kontributor terbesar, dengan porsi 21,91 persen.
Laju pariwisata juga terlihat dari jumlah wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Bali, yaitu 605.013 kunjungan pada Juni 2026. Angka tersebut naik 4,63 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 578.251 kunjungan.
Pergerakan orang dari Bandara Ngurah Rai pun meningkat. Pada Juni, sebanyak 650.838 penumpang internasional berangkat dari Bali, tumbuh 4,93 persen secara bulanan. Adapun penumpang domestik yang berangkat mencapai 329.891 orang, naik 4,68 persen.
Bobby menjelaskan, Bali memiliki pola pergerakan yang unik karena menjadi salah satu pusat pariwisata nasional. Sistem transportasi ke depan harus menghubungkan pusat aktivitas warga, kawasan wisata, dan moda yang sudah ada.
“Perkembangan ekonomi dan aktivitas pariwisata Bali perlu diikuti dengan perencanaan transportasi yang mampu menjawab kebutuhan mobilitas,” kata Bobby dalam siaran resminya. Ia menambahkan, kereta api berpotensi menjadi bagian dari solusi, tetapi tetap harus dikaji dari berbagai sisi.
Ruang lingkup kesepakatan mencakup inventarisasi data dan informasi, penyusunan studi kelayakan, hingga detail engineering design (DED). KAI juga akan menyiapkan integrasi antarmoda serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Koordinasi dengan kementerian, lembaga, badan usaha, dan pemangku kepentingan lain menjadi bagian dari proses ini. Namun, Bobby menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa terburu-buru.
“Bali memiliki karakter mobilitas dan pengembangan wilayah yang khas. Kebutuhan, potensi, integrasi antarmoda, dan kelayakan perlu dipelajari menyeluruh agar rencana yang disiapkan punya dasar kuat,” ujarnya.
Hingga tahap ini, belum ada kepastian rute maupun titik stasiun. kajian akan menentukan apakah perkeretaapian layak dibangun di Pulau Dewata, mengingat selama ini transportasi darat sangat bergantung pada jalan raya. Jika kajian berjalan mulus, keberadaan kereta api bisa menjadi alternatif untuk mengurai kemacetan sekaligus mendukung pariwisata jangka panjang.