BANTEN — Jakarta — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan pemerintah tidak memilih pendekatan larangan dalam mengatur kecerdasan buatan. Sebaliknya, regulasi disusun mengikuti tingkat risiko masing-masing aplikasi AI.
"Pemerintah mengambil satu pendekatan yang kita sebut dengan risk-based framework. Jadi kita mengambil pendekatan berbasis risiko, guna memastikan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan terhadap manusia," ujar Nezar dalam forum Techpresso di Jakarta.
Prinsip human in the loop dinilai krusial agar setiap keputusan strategis yang melibatkan pilar data, permodelan, dan eksekusi tetap berada di bawah kendali manusia. Bukan diserahkan sepenuhnya ke mesin.
Kendati menjanjikan lompatan produktivitas, sistem otonom membawa ancaman yang sudah teridentifikasi. Dua di antaranya prompt injection dan data poisoning — dua teknik yang bisa mengacaukan proses pengambilan keputusan mesin.
Prompt injection terjadi ketika pihak luar menyusupkan perintah tersembunyi ke dalam input sistem. Sementara data poisoning merusak kualitas data pelatihan sehingga model AI menghasilkan output yang salah arah.
Kedua risiko inilah yang membuat pendekatan berbasis risiko dan pengawasan manusia menjadi pilihan utama pemerintah, alih-alih membiarkan AI beroperasi tanpa kendali.
Dari sisi infrastruktur, Indonesia punya bekal pasar yang kuat. Penetrasi internet sudah menyentuh 80,6 persen — setara 234 juta jiwa dari total 277 juta penduduk. Jaringan 4G menjangkau 97 persen wilayah berpenghuni.
Pemerintah kini mendorong perluasan 5G dengan target penetrasi hingga 50 persen dalam dua sampai tiga tahun ke depan. Jaringan ini dibutuhkan untuk pemrosesan data AI yang menuntut latensi rendah dan kecepatan tinggi.
Dengan penguatan proses bisnis berbasis teknologi pintar, kontribusi AI terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia diperkirakan menembus USD366 miliar atau sekitar Rp6.451,5 triliun pada 2030. Angka itu merepresentasikan sekitar 40 persen dari total potensi ekonomi digital berbasis AI di Asia Tenggara yang diproyeksikan mencapai USD1 triliun atau Rp17.623 triliun.
Untuk mencapai target tersebut, ada tiga syarat mutlak yang harus diperkuat: infrastruktur dasar, talenta digital kompeten, dan ekosistem riset yang kokoh.
Pemerintah menegaskan arah kebijakan agar generasi muda Indonesia tidak berhenti sebagai pengguna akhir. Mereka didorong bertransformasi menjadi pengembang dan inovator di ekosistem AI penuh atau AI full stack.
Salah satu strategi yang disorot adalah memanfaatkan program hilirisasi mineral kritis — nikel, kobalt, tembaga, dan timah. Indonesia berpotensi menghasilkan indium, produk sampingan bernilai tinggi dari pengolahan nikel.
Jika diolah dengan teknologi mutakhir menjadi senyawa indium phosphate, material ini mampu memperkuat kemampuan transmisi dan kecepatan hantar kabel serat optik jauh melampaui batas kabel biasa. Kabel jenis ini dibutuhkan untuk infrastruktur kompleks GPU.
Dengan menguasai celah strategis atau choke point dalam penyediaan bahan baku industri semikonduktor global, Indonesia diprediksi memiliki posisi tawar politik dan ekonomi yang kuat dalam peta persaingan teknologi dunia.
Langkah hilirisasi fisik diselaraskan dengan percepatan penataan regulasi. Pemerintah bersama lembaga terkait tengah merampungkan Peta Jalan Nasional Artificial Intelligence.
Aturan tingkat tinggi berupa Peraturan Presiden tentang Etika AI juga sedang disiapkan. Parlemen turut mendorong pengkajian rancangan Undang-Undang AI spesifik untuk menjamin kepastian hukum dan proteksi keamanan siber bagi masyarakat luas.
Kombinasi antara penguasaan bahan baku semikonduktor dan kerangka regulasi yang matang menjadi taruhan Indonesia untuk tidak sekadar menjadi pasar AI, melainkan pemain dalam rantai pasok global.