TANGERANG — Perwakilan warga terdampak, Oman, menyoroti terbitnya sejumlah dokumen pertanahan dan perizinan atas objek sengketa. Menurutnya, Kantor Pertanahan Tigaraksa menerbitkan Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 4245/2025 dan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 09730 atas nama Ali Makbud q.q. Pemerintah Desa Cikupa pada 30 September 2025.
Dokumen lain yang dipersoalkan adalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Nomor 1692 untuk PT Langkah Terus Jaya yang diterbitkan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang pada 29 April 2026. Penerbitan itu dinilai janggal karena objek tanah masih dalam sengketa perdata di PN Tangerang.
Sengketa lahan seluas sekitar 17.500 meter persegi atau 1,75 hektare itu kini bergulir melalui perkara Nomor 766 Tahun 2024, Nomor 979 Tahun 2025, dan Nomor 463 Tahun 2026. Pemerintah Desa Cikupa mengklaim lahan tersebut sebagai Tanah Kas Desa (TKD).
Oman mempertanyakan dasar penerbitan dokumen pertanahan di tengah proses hukum yang belum berkekuatan tetap. Ia merujuk Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
“Kami mempertanyakan mengapa dokumen pertanahan dan PBG bisa diterbitkan ketika objek tanah masih dalam proses gugatan perdata,” ujar Oman kepada Tangerangonline.id, Minggu (8/11/2026).
Ia menduga BPN mengetahui adanya perkara karena instansi itu turut menjadi pihak dalam gugatan. Ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf g peraturan tersebut, katanya, mensyaratkan bidang tanah yang dimohonkan tidak memiliki keberatan pihak lain atau berada dalam status sengketa.
Selain dokumen pertanahan, penggugat menyoroti perjanjian kerja sama antara Pemerintah Desa Cikupa dan PT Langkah Terus Jaya. Perjanjian tertuang dalam dokumen Nomor 410/01-Ds.CKP/IV/2021 tertanggal 30 April 2021 dengan skema bangun guna serah.
Dalam dokumen yang disebut sebagai bukti pihak tergugat dan turut tergugat itu, tercantum nilai biaya sertifikasi sebesar Rp 1,14 miliar. Oman mengaku belum mengetahui pasti pihak yang menanggung biaya tersebut.
“Dalam dokumen bukti pihak tergugat dan turut tergugat tertulis perjanjian kerja sama bangun guna serah dengan biaya sertifikasi senilai Rp 1,14 miliar,” kata Oman.
Ia juga mempertanyakan besaran biaya sertifikasi untuk bidang seluas sekitar 11.000 meter persegi yang disebut dalam dokumen. Menurutnya, perlu penjelasan apakah biaya benar-benar mencapai miliaran rupiah dan apakah sertifikasi memakai fasilitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Tidak ada rinciannya. Namun, angka Rp 1,14 miliar itu tertuang jelas dalam dokumen perjanjian. Apakah menggunakan dana APBDes atau dana pengembang, silakan minta klarifikasi kepada pihak desa maupun PT Langkah Terus Jaya,” ujarnya.
Oman meminta aparat penegak hukum memeriksa proses penerbitan dokumen pertanahan oleh Kantor Pertanahan Tigaraksa. Ia juga mendesak audit terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Cikupa periode 2021-2026, khususnya terkait perjanjian dengan PT Langkah Terus Jaya.
Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan dasar penggunaan anggaran, besaran biaya sertifikasi, serta proses administrasi pertanahan atas lahan yang masih disengketakan. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Desa Cikupa, Kantor Pertanahan Tigaraksa, maupun PT Langkah Terus Jaya.