RANGKASBITUNG — Sorotan tajam datang dari DPRD Kabupaten Lebak terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Ketua DPRD Juwita Wulandari mendorong Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, agar segera memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku penyedia program.
“Selama ini pengawasan masih terlalu longgar sekali terutama di Lebak. Banyak keluhan yang kita terima,” kata Juwita kepada wartawan di Rangkasbitung, Senin 8 Juni 2026.
IPAL Tradisional dan Kepala SPPG yang Tak Paham Tugas
Menurut Juwita, pergantian kepemimpinan di BGN harus menjadi momentum pembenahan. Ia menyebutkan sejumlah persoalan teknis yang dikeluhkan masyarakat, terutama terkait instalasi pengolahan air limbah di dapur SPPG.
“Terkait IPAL banyak SPPG yang belum pasang, walau ada belum berstandar. Karena kalau standar kan harus jelas, ada dokumen hasil lab dari DLHK. Ini yang kita dapati banyak SPPG membuat IPAL tradisional,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti lemahnya sumber daya manusia di tingkat pengelola dapur. Banyak kepala SPPG yang dinilai belum memahami tugas dan fungsi masing-masing, sehingga berpotensi memicu pelanggaran operasional.
“Kalau yang aduan ke DPRD kan pastinya soal IPAL, ahli gizi, terus kepala SPPG yang tidak tahu tugas dan fungsinya. Ini kan program unggulan, harusnya semuanya juga unggul,” tegasnya.
Anak Sekolah dan Ibu Hamil di Wilayah 3T Belum Tersentuh
Selain soal tata kelola dapur, DPRD Lebak menyoroti ketidakmerataan jangkauan program. Juwita mengungkapkan masih banyak anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui di wilayah selatan dan utara Lebak yang belum mendapatkan manfaat MBG.
Wilayah tersebut masuk kategori daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) yang sulit dijangkau secara logistik. “Harapan kami bisa menjangkau sampai wilayah 3T, tidak semua menumpuk di wilayah tengah. Tapi memang tidak mudah, perlu perhatian lebih dari semua aspek,” paparnya.
DPRD mendesak agar BGN segera memetakan ulang lokasi prioritas dan memastikan setiap dapur SPPG beroperasi sesuai standar teknis dan administratif yang ditetapkan. Evaluasi menyeluruh dinilai mendesak mengingat program ini merupakan salah satu program unggulan nasional yang menyangkut pemenuhan gizi anak dan ibu di daerah. (*)
