TANGSEL — Rendahnya minat warga mengaktifkan KTP Digital menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Hingga saat ini, realisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) baru menyentuh angka 74 ribu jiwa dari total 1.106.884 penduduk yang wajib memiliki KTP elektronik.
Angka tersebut setara dengan 7 persen dari total wajib KTP. Capaian ini masih berada di bawah target yang ditetapkan pemerintah kota sebesar 10 persen untuk tahun 2026.
Target 10 Persen Masih Jauh, Jemput Bola Terus Digencarkan
Kepala Disdukcapil Kota Tangsel, Cahyadi, mengakui bahwa pencapaian saat ini masih belum ideal. Pihaknya terus menggenjot sosialisasi dan pelayanan agar target 10 persen bisa tercapai.
“Pelayanan aktivasi IKD terus berjalan setiap hari. Kami juga melakukan penguatan dengan membuka layanan di sejumlah kegiatan agar masyarakat lebih mudah melakukan aktivasi,” ujar Cahyadi, Kamis (27/8/2026).
Untuk memperluas jangkauan, Disdukcapil tidak hanya melayani di kantor. Program jemput bola gencar dilakukan di berbagai kegiatan masyarakat, termasuk saat Car Free Day (CFD) di akhir pekan.
Edukasi dan Integrasi Layanan Jadi Kunci Peningkatan
Disdukcapil menilai rendahnya partisipasi warga bukan tanpa sebab. Salah satu tantangan terbesar adalah belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat IKD itu sendiri.
Sebagian warga masih menganggap KTP digital bukan sebuah kebutuhan. Padahal, ke depan identitas digital ini akan mempermudah akses ke berbagai layanan publik.
“Karena itu, edukasi kepada masyarakat masih harus terus diperkuat. Kami ingin masyarakat memahami bahwa IKD dapat memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan ke depan,” kata Cahyadi.
Faktor lain yang tak kalah penting adalah kemampuan literasi digital warga, terutama bagi kelompok yang belum terbiasa menggunakan gawai atau layanan berbasis aplikasi.
Integrasi Antarinstansi Dinilai Masih Timpang
Selain faktor internal warga, pemanfaatan IKD di sejumlah instansi juga belum berjalan optimal. Masih banyak layanan pemerintah maupun sektor swasta yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem identitas digital.
Menurut Cahyadi, perluasan pemanfaatan ini menjadi faktor krusial. Semakin banyak instansi yang menerima IKD, semakin besar pula minat masyarakat untuk mengaktifkannya.
“Pemanfaatannya memang belum sepenuhnya merata. Ke depan, jika semakin banyak instansi dan layanan yang terintegrasi, tentu akan semakin mendorong masyarakat untuk mengaktifkan IKD,” jelasnya.
Disdukcapil memastikan optimasi pelayanan dan sosialisasi akan terus dilakukan. Target 10 persen pada 2026 diyakini bisa tercapai jika kolaborasi antarinstansi dan edukasi publik berjalan beriringan.
