TANGERANG SELATAN — Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Kota Tangsel, Irma Safitri, menyatakan calon pekerja migran wajib memahami hak, kewajiban, serta legalitas program pelatihan dan penempatan kerja sebelum memutuskan berangkat ke luar negeri. Pemahaman itu dinilai menjadi benteng pertama agar calon pekerja migran tidak terjebak penipuan, eksploitasi, hingga perdagangan orang.
Pernyataan Irma disampaikan dalam kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan TPPO bagi LPK dan P3MI di LPK Yayasan Mandiri Daya Utama, Pamulang, Senin (26/10/2026).
Empat Lokasi Jadi Sasaran Pembinaan
Pemkot Tangsel menjadwalkan pembinaan dan sosialisasi di empat lembaga pelatihan kerja dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia di wilayah Tangsel. Selain LPK Yayasan Mandiri Daya Utama di Pamulang, kegiatan digelar di PT Akira Nihongo Academy, Pamulang; PT Pembantuku Sukses Makmur Jaya, Pondok Aren; serta PT Sinergi Maleo Azhar, Serpong.
Lewat kegiatan tersebut, Pemkot Tangsel berharap LPK, P3MI, dan calon pekerja migran semakin memahami pentingnya prosedur penempatan yang aman, pemenuhan hak pekerja, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Perempuan Diminta Lebih Waspada soal Tawaran Kerja
Irma menekankan kehati-hatian terutama bagi perempuan yang berencana bekerja di luar negeri. Informasi soal tawaran pekerjaan, program pelatihan, hingga proses penempatan harus dipastikan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengingatkan calon pekerja migran agar tidak mudah tergiur tawaran berpenghasilan besar tanpa memeriksa legalitas perusahaan dan kebenaran informasi yang disampaikan.
"Langkah ini penting untuk mencegah TPPO sekaligus mencegah eksploitasi. Jadi, kita membekali calon pekerja migran dengan pengetahuan dan kewaspadaan sebelum memasuki dunia kerja di luar negeri," ujar Irma.
Baca dan Pahami Setiap Dokumen Sebelum Tanda Tangan
Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangsel, Buwana Mahardika, meminta peserta pelatihan dan calon pekerja migran memastikan kesesuaian antara program yang ditawarkan, durasi pelatihan, dokumen keberangkatan, hingga negara tujuan penempatan. Jika ada informasi yang belum jelas atau tidak sesuai penawaran awal, peserta diminta segera bertanya dan melakukan konfirmasi kepada pihak terkait.
"Baca, pahami apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi kewajiban LPK," pesan Buwana kepada peserta.
Buwana menegaskan calon pekerja migran tidak perlu ragu meminta penjelasan mengenai hak dan kewajiban mereka, baik selama mengikuti pelatihan maupun dalam proses penempatan kerja di luar negeri. Pemahaman terhadap dokumen dan prosedur disebut menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah praktik penempatan yang merugikan.
Bangun Jejaring Sesama Pekerja Indonesia di Negara Tujuan
Selain kesiapan dokumen, calon pekerja migran perlu mempersiapkan diri menghadapi lingkungan sosial dan budaya yang berbeda di negara tujuan. Buwana mendorong mereka membangun jejaring komunikasi dengan sesama pekerja Indonesia agar memiliki dukungan saat menghadapi kesulitan selama bekerja di luar negeri.
"Biasanya kita yang menjadi minoritas dalam satu kelompok mayoritas itu punya rasa solidaritas tinggi. Jadi bangun jejaring dan kalian juga harus paham teknologi karena negara tujuan kalian Jepang itu melek teknologi," katanya.
Melalui rangkaian pembinaan tersebut, Pemkot Tangsel berharap kewaspadaan calon pekerja migran meningkat sejak tahap pelatihan hingga keberangkatan. Peluang terjadinya penipuan, eksploitasi, dan TPPO diharapkan dapat dicegah sedini mungkin.
