TANGERANG — Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) resmi bergulir di Hotel HARRIS Gading Serpong, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pada Senin (24/08/2026). Acara yang dibuka langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni ini dihadiri sekitar 1.350 PPAT dari berbagai provinsi di Indonesia.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar Butar, turut hadir dalam pembukaan acara tersebut. Kehadirannya mempertegas sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung profesionalisme para pejabat umum yang bertugas membuat akta otentik seputar pertanahan.
Gubernur Banten: PPAT Kunci Optimalkan BPHTB
Dalam sambutannya, Andra Soni menegaskan bahwa PPAT bukan sekadar profesi administratif, melainkan garda depan dalam menciptakan tertib hukum pertanahan. Ia menyebut profesi ini memiliki peran vital dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan.
"Profesi ini merupakan profesi yang sangat penting dalam kehidupan kita, kehidupan bernegara, dan dalam pemerintahan. Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan mitra pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota, dalam rangka memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah dari BPHTB," kata Andra.
Ia menekankan bahwa kontribusi PPAT terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat signifikan. Hal ini menjadikan mereka mitra yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Banten maupun daerah lain.
Peningkatan Kompetensi Jadi Syarat Adaptasi Zaman
Andra Soni juga mengingatkan para PPAT untuk terus mengasah keterampilan seiring cepatnya perkembangan teknologi dan perubahan regulasi. Menurutnya, kapasitas yang mumpuni menjadi syarat utama agar mampu menjawab dinamika wilayah yang terus bergerak.
"Selamat melaksanakan Rakernas dan upgrading. Memang perlu upgrading agar semakin cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan regulasi. Atas nama Pemerintah Provinsi Banten, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh PPAT dari seluruh Indonesia dan selamat melaksanakan Rakernas," ujarnya.
Imbauan ini relevan mengingat sektor pertanahan kerap bersinggungan dengan kebijakan baru, baik dari kementerian maupun pemerintah daerah. Adaptasi cepat menjadi kunci agar pelayanan publik di bidang pertanahan tetap optimal.
Menghadirkan Wamenkum dan Harapan Lahirkan Gagasan Baru
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Edward Omar Sharif Hiariej. Kehadirannya menandai dukungan penuh pemerintah pusat terhadap penguatan organisasi profesi PPAT di tanah air.
Ketua Pelaksana Rakernas II IPPAT, Ellies Daini, mengapresiasi sinergi yang telah terbangun antara pemerintah pusat, daerah, dan para anggota IPPAT. Ia berharap forum ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang melahirkan gagasan konkret.
"Semoga Rapat Kerja Nasional II ini selain menjadi media silaturahmi bagi kita, juga melahirkan gagasan dan langkah nyata untuk kemajuan bersama," pungkasnya.
