Sikka – Sejumlah langkah teknis langsung disiapkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memulihkan infrastruktur di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) pascagempa. Menteri PU Dody Hanggodo meninjau langsung ruas jalan, tanggul pengaman pantai, titik longsoran, dan bangunan terdampak pada Senin (24/8/2026), didampingi Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago.
Prioritas pertama yang dikebut adalah penyediaan air bersih. Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II bakal menjalankan survei geolistrik untuk memetakan potensi sumber air tanah di bawah permukaan Pulau Palue. Jika ditemukan sumber yang layak, air akan diekstraksi lewat sumur bor, kemudian melalui proses filtrasi sebelum dialirkan ke masyarakat.
“Saya juga kemarin dengar bahwa di Palue ini kekurangan air bersih. Makanya kemarin saya sudah minta tolong teman-teman dari balai sungai untuk ke sini untuk melakukan geolistrik dulu,” kata Menteri Dody dalam kunjungan tersebut.
Ia juga membuka peluang kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memakai teknologi desalinasi—mengubah air laut menjadi air tawar—sebagai cadangan pasokan guna menutup defisit air bersih di pulau terluar itu.
“Tadi saya sudah minta tolong ke Dirjen Cipta Karya untuk kirim tim air bersihnya dari Jakarta ke sini. Nanti kan di bor oleh teman-teman balai sungai tapi nanti di atas kita kasih filter atau penjernih. Sehingga kemudian bapak/ibu yang berada di Pulau Palue ini bisa mendapatkan air bersih. Saya juga tadi pagi sudah telepon Kepala BRIN, siapa tahu ada teknologi desalinasi yang bisa menambah suplai air bersih,” tambah Menteri Dody.
Perkuat Pengamanan Pantai dan Infrastruktur Tangguh
Di samping air, ancaman abrasi pantai juga masuk daftar penanganan cepat. Kementerian PU berencana membangun tanggul penahan pantai guna mengamankan fasilitas publik dan permukiman warga dari gerusan gelombang.
“Semalam memang sudah disampaikan Ibu Dansatgas Kabupaten Sikka, yang juga Kadis PUPR, memang butuh tanggul penahan pantai. Secepatnya kita akan lakukan desain supaya bisa abrasi bisa tertahan dan tidak merusak kantor kecamatan dan seterusnya,” kata Menteri Dody.
Proses pemulihan pascagempa tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, tetapi juga membangun ulang infrastruktur dengan standar tahan gempa. Konstruksi baru akan dirancang lebih kokoh, dan masyarakat setempat dilibatkan dalam pekerjaan yang memungkinkan padat karya, dengan dukungan pemerintah pusat, TNI, dan Polri.
“Kita juga akan melibatkan bapak/ibu sekalian untuk pekerjaan ini. Jadi sama-sama kita membangun Pulau Palue dengan lebih baik lagi dan lebih kuat lagi,” ujarnya.
Menteri Dody memastikan bahwa upaya pemulihan ini dirancang tidak sekadar untuk menambal kerusakan akibat gempa, melainkan juga memperkuat ketangguhan infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pulau Palue dalam jangka panjang.
“Saya tegaskan sekali lagi bahwa pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak mungkin melupakan masyarakatnya. Nanti mungkin saya akan sering-sering ke sini dan akan memastikan apapun yang kami programkan itu bisa dikerjakan dengan waktu yang sudah kita tetapkan,” kata Menteri Dody.
Langkah ini sejalan dengan Sasaran Utama PU 608, yang menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai instrumen untuk memberikan manfaat nyata, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan mutu hidup masyarakat.
