SERANG — Kualitas pendidikan di Provinsi Banten terjebak dalam kondisi stagnan selama beberapa tahun terakhir. Meski berada di lingkar pusat pertumbuhan nasional, keunggulan geografis tersebut belum mampu dikonversi menjadi capaian literasi dan numerasi siswa yang kompetitif di tingkat nasional.
Pengamat pendidikan, Memed Chumaedi menyebut persoalan utama bukan sekadar keterbatasan sumber daya, melainkan arah kebijakan pemda yang belum optimal. Menurutnya, mutu pendidikan Banten saat ini masih tertahan di level menengah jika dibandingkan dengan DKI Jakarta atau Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Sistem pendidikan di Banten berjalan secara administratif, namun belum memberikan dampak nyata terhadap kualitas peserta didik. Capaian belajar siswa seharusnya menjadi ukuran utama, bukan sekadar angka partisipasi sekolah atau ketersediaan fasilitas fisik,” ujar Memed, Senin (4/5).
Persoalan pendidikan di Tanah Jawara ini diperparah oleh distribusi guru yang tidak merata serta akses teknologi yang timpang. Wilayah perkotaan seperti Tangerang Raya menunjukkan kemajuan signifikan, sementara daerah selatan seperti Lebak dan Pandeglang masih tertinggal jauh.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten tahun 2025 memperlihatkan jurang lebar tersebut. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang Selatan menyentuh angka 84,81, sedangkan Kabupaten Lebak hanya berada di angka 69,24. Ketimpangan ini mencerminkan hasil pembangunan yang belum terdistribusi secara adil.
Koordinator aksi mahasiswa dari Untirta Movement Community, Bento, menegaskan bahwa pendidikan di Banten selatan menghadapi realitas pahit. "Status Banten sebagai provinsi industri dan penyangga Jakarta kontras dengan rendahnya kualitas pembangunan manusia di wilayah selatan," katanya saat menggelar aksi di depan Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).
Mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman 30 dan Untirta Movement Community membawa "rapor merah" sebagai simbol kegagalan pemerintah daerah. Mereka menyoroti empat poin krusial: ketimpangan akses, rendahnya kualitas SDM, infrastruktur yang minim, serta kesejahteraan guru yang belum optimal.
Memed Chumaedi memperingatkan bahwa kebijakan yang bersifat populis tanpa evaluasi berbasis hasil belajar berisiko menciptakan ledakan pengangguran terdidik. Jika dibiarkan, bonus demografi di Banten justru bisa berubah menjadi beban sosial akibat rendahnya daya saing lulusan sekolah.
“Kebijakan pendidikan gratis memang baik secara kuantitas, tetapi implementasinya tidak merata dan minim evaluasi. Kita butuh langkah transformatif, bukan sekadar kebijakan yang terlihat bagus di permukaan,” tambah Memed.
Untuk memutus rantai stagnasi ini, diperlukan reformasi kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan yang terukur. Intervensi khusus bagi daerah tertinggal dan penguatan manajemen sekolah berbasis data menjadi kebutuhan mendesak bagi Pemprov Banten.
Memed menyarankan Banten mencontoh Jawa Barat dalam hal digitalisasi sekolah dan pendidikan vokasi berbasis industri. Selain itu, integrasi data pendidikan seperti yang diterapkan DKI Jakarta dinilai mampu memetakan persoalan secara lebih presisi.
“Keberhasilan pendidikan bukan semata soal besarnya anggaran, tetapi konsistensi kebijakan dan fokus pada kualitas pembelajaran siswa di dalam kelas,” tutupnya.