SERANG — Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, kepada Gubernur Banten, Andra Soni, di Plaza BPJamsostek, Kuningan, Jakarta, pada Jumat (8/5).
Dalam ajang tahunan ini, Provinsi Banten tidak hanya meraih penghargaan di tingkat provinsi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dan Pemerintah Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, juga mendapatkan apresiasi serupa. Ketiga wilayah ini dinilai sebagai yang terbaik dalam hal pemberian jaminan sosial terhadap tenaga kerja untuk mencapai perlindungan universal.
Gubernur Banten, Andra Soni, mengaku bersyukur atas penghargaan ini. Ia menyebutkan bahwa saat ini jaminan sosial ketenagakerjaan di Banten telah meng-cover 2,4 juta pekerja, termasuk di dalamnya para pekerja rentan. "Target kami ikut serta berkontribusi dalam target nasional untuk 10 juta tenaga kerja rentan," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banten, Eko Yuyulianda, mengungkapkan data terbaru. Per Maret 2026, jumlah pekerja yang sudah terlindungi mencapai 2,7 juta orang dari total 5,9 hingga 6 juta masyarakat pekerja di Banten. "Artinya sudah lebih dari 48 persen pekerja yang terlindungi," ujarnya.
Dari total pekerja yang terlindungi, sebanyak 1,2 juta di antaranya berasal dari sektor informal. Namun, baru 600 ribu pekerja informal yang sudah terdaftar dalam program jaminan sosial. "Jadi masih ada PR kita untuk bagaimana memastikan seluruh pekerja yang ada di Provinsi Banten itu bisa terlindungi," kata Eko.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menekankan pentingnya penghargaan ini bagi dunia usaha. Menurutnya, perlindungan pekerja menjadi sinyal positif bagi investor. "Karena investor melihat, perusahaan atau pelaku usaha ini telah melindungi pekerjanya dengan baik sehingga resiko-resikonya sudah termitigasi," jelasnya.
Ia menambahkan, perusahaan yang memberikan jaminan ketenagakerjaan juga akan lebih mudah menarik talenta terbaik. Saiful berharap pemerintah pusat dapat memberikan stimulus fiskal untuk mendorong lebih banyak pelaku usaha melindungi pekerjanya.
Untuk melindungi pekerja rentan, Saiful mendorong pemerintah daerah dan desa menggunakan anggaran APBD atau APBDes. "Kemudian ada juga program kolaborasi yang bisa menggunakan dana CSR ataupun menggunakan dana bagi hasil. Diharapkan itu digunakan untuk memberikan perlindungan pada pekerja rentan," pungkasnya.
Eko Yuyulianda menambahkan, kolaborasi dan kepedulian pemerintah daerah di Banten sangat tinggi terhadap pemenuhan jaminan sosial. "Mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota sampai ke level pemerintah desa pun punya kepedulian yang sangat luar biasa terhadap perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat," katanya.
Ia berharap, dengan adanya jaring pengaman sosial ini, masyarakat Banten dapat bekerja lebih tenang dan terbebas dari rasa cemas. "Kalaupun terjadi sesuatu, ada negara yang hadir berkat kepedulian yang luar biasa dari pemerintah daerah," ujarnya.