Pemkab Lebak Hapus PBB untuk Petani dengan Lahan Sawah di Bawah Setengah Hektare, Target Tekan Kemiskinan

Penulis: Jauhari Lubis  •  Selasa, 07 Juli 2026 | 18:44:31 WIB
Pemkab Lebak hapuskan PBB bagi petani dengan lahan sawah di bawah setengah hektare untuk meringankan beban ekonomi.

LEBAK — Petani dengan lahan terbatas di Kabupaten Lebak kini tak perlu lagi membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemerintah kabupaten setempat memutuskan untuk menghapuskan kewajiban pajak tersebut bagi pemilik sawah seluas maksimal 5.000 meter persegi atau setengah hektare.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Halson Nainggolan mengatakan kebijakan itu diharapkan bisa mengurangi beban ekonomi rumah tangga petani. "Kami berharap program penghapusan PBB itu berdampak pada menurunnya angka kemiskinan," kata Halson dalam keterangan di Lebak, Selasa.

Bukan Hanya PBB, Ada Tiga Program Pengurang Beban

Penghapusan PBB ini bukan satu-satunya langkah. Pemerintah daerah juga menjalankan pengurangan beban pengeluaran masyarakat di sektor lain, yakni iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta bantuan pangan. Semua program ini, menurut Halson, dijalankan sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan.

Selain itu, Pemkab Lebak mengoptimalkan pasar murah melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Di sisi hulu, pemerintah juga menggelar pelatihan dan coaching inkubator bagi pelaku UMKM serta job fair bagi pencari kerja.

Angka Kemiskinan Mulai Turun, Target Nol Persen

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, angka kemiskinan di Kabupaten Lebak turun dari 8,40 persen menjadi 8,03 persen. Kemiskinan ekstrem juga menurun dari 0,82 persen menjadi 0,53 persen. Penurunan ini, menurut Halson, menunjukkan bahwa program-program yang berjalan mulai membuahkan hasil.

"Kami optimistis ke depan angka kemiskinan di Lebak bisa nol persen dengan ikhtiar dan berupaya melalui berbagai program pro rakyat yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Infrastruktur Juga Jadi Prioritas di Kantong Kemiskinan

Pemerintah daerah juga memfokuskan pembangunan infrastruktur di permukiman kantong-kantong kemiskinan. Jalan desa, jalan usaha tani, dan rumah tidak layak huni menjadi sasaran utama. Sarana pendidikan dan kesehatan juga dibangun untuk menunjang kesejahteraan warga.

Halson menambahkan, pihaknya terus menggandeng pemerintah pusat dan provinsi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Bantuan pangan, pembangunan rumah layak huni, dan sekolah gratis dipastikan bisa langsung dinikmati masyarakat. "Kami berharap ke depannya angka kemiskinan di Lebak dapat terealisasi nol persen dengan kolaborasi itu," katanya.

Reporter: Jauhari Lubis
Sumber: banten.antaranews.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top