BANTEN — Persoalan keuangan BUMN Karya ternyata jauh lebih kompleks dari sekadar utang di tingkat holding. Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa setiap perusahaan konstruksi pelat merah memiliki rantai anak usaha yang panjang—hingga 20 entitas di masing-masing holding—dan hampir semuanya membawa masalahnya sendiri.
"Persoalannya itu cukup luas. Pertama bahwa liabilitasnya besar-besar, utangnya besar-besar. Yang kedua, masalahnya ini tidak hanya di level holding. Tetapi dia punya anak-anak perusahaan yang juga bermasalah," ujar Dony di Kompleks Parlemen, Rabu (19/8/2026).
Dony menjelaskan, total liabilitas yang ditanggung oleh perusahaan-perusahaan karya secara kolektif mencapai angka ratusan triliun rupiah. Ia mencontohkan persoalan yang muncul di proyek LRT City garapan Adhi Commuter Properti (ADCP), anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk, yang sempat mangkrak dan menuai keluhan konsumen.
Belum lagi kasus WIKA Realty yang juga disebutnya tengah dalam proses penyelesaian. "Di masing-masing karya itu punya anak lagi kan. Ada cucu. Semuanya bermasalah juga. Jadi kita mesti bereskan itu one by one, satu per satu, satu per satu. Inilah yang memakan waktu," tegas dia.
Proses pembenahan yang berlapis ini membuat penyelesaian tidak bisa dilakukan secara instan. Meski opsi merger atau pailit tersedia, Dony mengaku pihaknya mempertimbangkan dampak sistemik terhadap ekosistem industri konstruksi nasional.
"Itu kan gampang saja, kita bisa mergerkan, kita pailitkan, dan sebagainya, tapi kan kami memikirkan juga dampaknya. Dampaknya apa untuk ekosistem yang lainnya. Jadi memang hati-hati sekali. Inilah yang memakan waktu," beber dia.
Dony belum berani memberikan kepastian kapan seluruh persoalan BUMN Karya akan beres. Namun, BP BUMN dan Danantara sepakat mengupayakan penyelesaian di penghujung 2026. "Saya tetap mengupayakan akhir tahun ini sudah selesai. Tetapi dinamika di dalam menyelesaikan ini cukup rumit," tuturnya.
Ia juga mengingatkan bahwa masalah ini bukan barang baru. Akumulasi utang dan tata kelola yang bermasalah sudah berlangsung lama, sehingga penyelesaiannya pun tidak bisa terburu-buru. "Masyarakat harus tahu bahwa