TANGERANG SELATAN — Konflik kepemilikan yang membelit dua sekolah Islam di Pamulang akhirnya menarik perhatian Pemerintah Provinsi Banten. Gubernur Andra Soni berjanji memfasilitasi pertemuan antara Yayasan Syarif Hidayatullah (YSH), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Wali Kota Tangsel, serta perwakilan orang tua murid TKIP dan SDIP Pamulang.
Langkah ini diambil setelah perwakilan wali murid menggelar audiensi di Kantor Gubernur Banten eks BBLKI Serpong pada Kamis (3/9/2026). Mereka datang mengadukan keresahan atas keamanan anak-anak di tengah sengketa yang tak kunjung reda.
Kekhawatiran utama yang disuarakan orang tua bukanlah soal siapa pemilik sah sekolah. Mereka menuntut kepastian bahwa proses belajar mengajar tidak akan terganggu oleh konflik yang terjadi di luar kegiatan pendidikan.
"Saya akan duduk bersama secepatnya dengan Wali Kota Tangerang Selatan, pihak UIN, pihak yayasan yang saat ini existing mengelola, terus kemudian perwakilan orang tua," ujar Andra dalam keterangannya, Kamis.
Orang tua murid meminta adanya garansi keamanan yang nyata. Mereka tidak ingin ada lagi insiden yang membuat siswa, guru, maupun orang tua merasa terancam saat berada di lingkungan sekolah.
Meski turun tangan, Andra Soni menegaskan Pemprov Banten tidak dalam posisi memihak. Menurutnya, sengketa hukum yang telah berjalan harus tetap diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan.
Proses hukum terhadap dugaan pelanggaran yang ada, termasuk jika terdapat indikasi tindak pidana, tetap harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perwakilan wali murid, Brian Wiriosantono, menyampaikan harapan agar seluruh pihak mampu menahan diri. Ia meminta Gubernur Banten memberikan atensi khusus agar tidak ada lagi tindakan di luar hukum di lingkungan sekolah.
"Kami memohon konflik ini dapat dipantau oleh semua pihak, termasuk oleh Pak Gubernur. Kami meminta atensi beliau dan pendekatan kepada pihak-pihak terkait untuk tetap menahan diri agar tidak melakukan tindakan yang di luar hukum," ucap Brian.
Sementara itu, perwakilan wali murid lainnya, Rahma, mengingatkan bahwa perlindungan tidak hanya dibutuhkan siswa, tetapi juga tenaga pendidik. Kondisi psikologis guru disebutnya berpengaruh langsung terhadap kualitas kegiatan belajar mengajar.
Meski konflik masih bergulir, kegiatan belajar mengajar di TKIP dan SDIP Pamulang dikabarkan telah kembali normal. Perwakilan wali murid, Tia, menyebut pembelajaran tatap muka sudah berjalan kembali setelah sempat dialihkan ke pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama satu hari.
"Untuk saat ini sudah tatap muka kembali. PJJ hanya dilaksanakan satu hari. Alhamdulillah sudah kembali normal," ucap Tia.
Audiensi ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi semua pihak untuk duduk bersama. Pemprov Banten berkomitmen menjadi penyambung komunikasi, sambil memastikan hak anak atas pendidikan yang aman tetap menjadi prioritas utama.