SERANG — Akselerasi inklusi keuangan digital yang masif di Provinsi Banten kini menyimpan bom waktu berupa kerentanan ekonomi rumah tangga. Meski akses pendanaan melalui platform digital atau pinjaman online (pinjol) semakin mudah dijangkau, hal ini tidak diikuti dengan penguatan literasi manajemen risiko di tingkat akar rumput.
Pakar Ekonomi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Hady Sutjipto, mengungkapkan bahwa pertumbuhan pembiayaan digital saat ini bergerak jauh lebih cepat daripada pemahaman warga mengenai konsekuensi utang jangka panjang. Fenomena ini terlihat dari banyaknya warga yang tergiur kemudahan pencairan dana tanpa menghitung beban finansial di masa depan.
“Akselerasi digital tumbuh ini lebih cepat dibandingkan pemahaman masyarakat mengenai manajemen risiko utang,” ujar Hady saat memberikan analisis terkait lonjakan penggunaan layanan pinjol di Banten, Selasa (5/5/2026).
Ancaman Gagal Bayar Akibat Ketimpangan Literasi Keuangan
Hady menyoroti adanya kesenjangan lebar antara kemudahan meminjam dengan ketidaktahuan masyarakat terhadap mekanisme bunga dan denda. Menurutnya, karakteristik pinjol yang menerapkan biaya keterlambatan dan bunga lebih tinggi daripada perbankan konvensional sering kali tidak disadari oleh debitur sejak awal.
Kondisi ini menciptakan jebakan utang yang sulit diputus. Tanpa adanya perilaku keuangan yang bijak, inklusi keuangan yang tinggi justru akan menjadi bumerang bagi ketahanan ekonomi masyarakat di Tanah Jawara. Kualitas penyaluran pinjaman yang buruk berisiko memicu gagal bayar massal.
“Kesenjangan antara kemudahan akses meminjam dan tidak pahamnya masyarakat mengenai konsekuensi bunga ataupun denda menjadikan masyarakat kembali menjadi rentan,” tegas Hady.
Urgensi Lapangan Kerja sebagai Solusi Fundamental
Selain faktor literasi, Hady melihat ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman digital juga dipicu oleh faktor struktural, yakni sulitnya mencari nafkah. Ia menekankan bahwa penguatan literasi keuangan oleh otoritas terkait harus dibarengi dengan kebijakan makro yang menyentuh persoalan ekonomi warga secara langsung.
Ia mendorong negara dan para pemangku kepentingan untuk tidak sekadar menjadikan masyarakat sebagai konsumen teknologi keuangan. Intervensi pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja menjadi kunci utama agar warga tidak terus-menerus mengandalkan utang untuk memenuhi kebutuhan hidup atau modal usaha yang berisiko.
“Solusi fundamentalnya adalah negara harus hadir bagaimana kemudian bisa memberikan lapangan kerja, yang pada saat ini kan kondisinya juga agak susah mencari pekerjaan saat ini,” pungkasnya.
