BANTEN — Dalam pidato di Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026), Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekesalannya terhadap posisi tawar Indonesia yang lemah di perdagangan komoditas global. Meski menjadi produsen kelapa sawit terbesar dunia dengan produksi 56 juta ton per tahun, mekanisme harga komoditas ini justru banyak dikendalikan oleh pembeli dari luar negeri.
“Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain,” tegas Prabowo di hadapan parlemen.
Presiden menginstruksikan jajaran kabinet untuk merumuskan ulang skema ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebuah BUMN khusus yang akan menjadi pintu tunggal ekspor sumber daya alam. Menurutnya, jika negara lain tidak mau membeli dengan harga yang ditetapkan Indonesia, lebih baik komoditas tersebut disimpan untuk generasi mendatang.
Devisa Rp 391 Triliun di Tengah Praktik Curang Ekspor
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengonfirmasi bahwa sektor sawit masih menjadi andalan devisa nasional. Sepanjang 2025, total ekspor berbagai produk olahan sawit mencapai 32 juta ton, menyumbang devisa US$23 miliar atau setara Rp 391 triliun (kurs Rp 16.000).
“Komoditas strategis terus menunjukkan perkembangan positif. Namun, potensi sebesar ini harus diimbangi tata kelola ekspor yang lebih kuat dan transparan,” ujar Amran dalam keterangan resmi, Jumat (22/5/2026).
Pemerintah menyoroti sejumlah praktik yang selama ini menggerus pendapatan negara, seperti under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Melalui BUMN Danantara, pengawasan arus ekspor dan devisa diharapkan bisa lebih ketat.
Wamentan: Saatnya Indonesia Mendikte Harga, Bukan Dikte
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo merupakan titik balik bagi pengelolaan sumber daya alam nasional. Selama bertahun-tahun, Indonesia yang menjadi produsen utama justru tunduk pada aturan pasar luar negeri.
“Bertahun-tahun, negara lain mendikte harga hasil bumi Nusantara. Kita memproduksi kelapa sawit terbanyak. Kok harganya ikut aturan luar?” kata Sudaryono.
Menurutnya, Kabinet Merah Putih kini mendapat mandat untuk memastikan harga nikel, sawit, batu bara, karet, hingga emas ditentukan di dalam negeri. “Sekarang saatnya berubah. Kita harus menjadi penentu aturan main, bukan sekadar pemasok bahan mentah,” ucapnya.
Rencana pembentukan BUMN khusus ekspor ini masih dalam tahap perumusan teknis oleh kementerian terkait. PT Danantara Sumberdaya Indonesia nantinya akan mengonsolidasikan ekspor komoditas strategis agar nilai tambahnya maksimal untuk kepentingan nasional.
