BANTEN — Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter pada awal Juni 2026. Langkah ini diambil setelah harga minyak dunia sempat menyentuh level US$126 per barel akibat memanasnya konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran.
Agung Budiono menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar penyesuaian harga. "Ini bukti bahwa struktur sistem energi di dalam negeri yang masih mengandalkan energi fosil selalu terdampak jika ada gejolak global," ujarnya, Jumat (12/6).
Sejarah Berulang: Krisis 2008, 2022, dan Kini 2026
Fenomena ini bukan pertama kali terjadi. Pada 2008, saat krisis finansial global dan harga minyak di level US$145 per barel, harga BBM nonsubsidi naik menjadi Rp12.000 per liter. Kemudian pada 2022, konflik Rusia-Ukraina mendorong harga minyak ke US$140 per barel, mengerek harga BBM nonsubsidi ke Rp13.000 per liter.
Kini, di tengah tensi AS-Iran yang memanas, harga Pertamax kembali meroket. Menurut Agung, pola ini menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki bantalan yang cukup untuk melindungi masyarakat dari guncangan eksternal.
Bauran Energi Terbarukan Masih Jauh dari Target
Agung mendorong pemerintah untuk mempercepat transisi energi. Sayangnya, realisasi bauran energi terbarukan per kuartal I-2026 baru mencapai 18,3 persen. Angka ini naik tipis dari 15,75 persen di akhir 2025, namun masih jauh dari ambisi Presiden Prabowo yang menargetkan 100 persen pada 2035.
Ia juga menyoroti bahwa kenaikan bauran tersebut masih mencakup biomassa dan biodiesel. "Keduanya berisiko mendorong deforestasi dan justru memperpanjang ketergantungan pada bahan bakar kotor," tegasnya. Agung meminta pemerintah serius merealisasikan rencana pembangunan PLTS 100 GW yang sempat digagas Presiden Prabowo.
Insentif Kendaraan Listrik Tertunda, Adopsi EV Terhambat
Wicaksono Gitawan, Manager Program & Policy CERAH, menambahkan bahwa kebijakan insentif kendaraan listrik (EV) juga mandek. Pemerintah menunda pemberian insentif untuk 200 ribu unit kendaraan listrik—terdiri dari 100 ribu mobil dan 100 ribu motor—yang seharusnya mulai berlaku awal Juni 2026.
"Harusnya insentif ini dimulai tanpa perlu menunda. Pemerintah bisa fokus pada EV motor dulu agar lebih mudah diadopsi kalangan menengah," jelas Wicaksono.
Menurutnya, percepatan elektrifikasi sektor transportasi harus diimbangi peningkatan kapasitas energi terbarukan yang lebih cepat. Jika tidak, manfaatnya tidak akan optimal dan masyarakat tetap rentan terhadap gejolak harga minyak global.
