TANGERANG — BNPB mengerahkan dua unit helikopter jenis MI-8AMT untuk menjinakkan kobaran api di TPA Jatiwaringin yang terus meluas. Satu helikopter telah tiba di Bandara Pondok Cabe, sementara satu unit lainnya masih dalam perjalanan dari Provinsi Jambi.
Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi BNPB Brigjen TNI Djohan Darmawan menyatakan, helikopter yang dikerahkan memiliki kapasitas angkut air hingga 4.000 liter. "Nanti kita akan ambil air dari danau kecil di sebelah TPA. Jadi, bisa cepat," ujarnya di Tangerang, Rabu.
Fokus Pemadaman di Puncak Gunungan Sampah
Operasi water bombing menyasar titik-titik api yang berada di puncak tumpukan sampah. Kondisi tanah yang labil membuat petugas tidak bisa mendekat secara langsung. "Karena tumpukan sampah itu membahayakan personel pemadam kebakaran maupun TNI, Polri," kata Djohan.
Di sisi bawah, dari utara hingga selatan TPA, penyemprotan air dilakukan oleh petugas BPBD, TNI, dan Polri sebagai upaya pendinginan. Strategi ini diambil untuk mencegah api merambat lebih luas ke area yang belum terbakar.
Skema TMC Disiapkan untuk Percepatan
BNPB bersama BMKG juga menyiapkan satu armada pesawat khusus untuk operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Langkah ini diambil untuk memicu hujan buatan di sekitar lokasi kebakaran. "Saya perlu ada awan untuk menyirami garam. Kita harus cepat tanggap," tegas Djohan.
Kebakaran yang awalnya hanya meliputi lima hektare pada Selasa (30/6) pagi, meluas drastis dalam waktu kurang dari 24 jam. Asap tebal yang terbawa angin mulai mencapai pemukiman warga di sekitar TPA.
Status Tanggap Darurat dan Evakuasi Warga
Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasid menetapkan status tanggap darurat melalui surat keputusan sejak 30 Juni 2026. "Ini menyangkut masalah kesehatan masyarakat dan risiko api yang terus menjalar," ucapnya.
Pemerintah daerah telah mengevakuasi 52 jiwa yang terdampak asap. Puskesmas, camat, dan kepala desa setempat terus memantau perkembangan situasi. "Teman-teman Puskesmas, camat, kepala desa terus berjuang sampai saat ini," kata Bupati.
Peningkatan status ini diputuskan setelah rapat evaluasi bersama BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Langkah ini memungkinkan mobilisasi sumber daya dan anggaran penanggulangan bencana secara lebih cepat dan terpadu.
