BANTEN — Garuda Institute mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto merampingkan hingga 700 BUMN yang merugi dan tidak efisien sampai akhir Desember 2026. Lembaga ini menilai penataan tersebut krusial agar aset negara tidak terus membebani keuangan negara. Sebanyak 364 perusahaan telah lebih dulu ditutup, dikonsolidasikan, atau dirampingkan dari total 1.074 BUMN.
Dukungan itu disampaikan menyusul arahan Presiden Prabowo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Sekretaris Eksekutif Garuda Institute, Alexander Waas, menyebut pembenahan BUMN sebagai langkah strategis untuk mengakhiri pengelolaan perusahaan negara yang tidak efisien dan berpotensi membebani APBN.
Menurut Alexander, persoalan utama sejumlah BUMN selama bertahun-tahun adalah ketidakefisienan, kerugian berulang, serta ketergantungan pada dukungan keuangan negara. Kondisi itu, katanya, harus dievaluasi secara serius.
Dari 1.074 BUMN, 364 Sudah Ditutup atau Dirampingkan
Data yang dirujuk Garuda Institute menunjukkan 364 perusahaan telah ditutup, dikonsolidasikan, atau dirampingkan dari total 1.074 BUMN. Dengan target hingga 700 perusahaan, pemerintah diminta memastikan proses penataan berikutnya berbasis evaluasi menyeluruh atas kinerja, kondisi keuangan, dan kontribusi tiap perusahaan terhadap perekonomian nasional.
Alexander menekankan uang negara dan aset publik tidak boleh terus dipakai mempertahankan perusahaan tanpa prospek usaha maupun manfaat strategis yang jelas. "Perusahaan negara yang mengalami kerugian perlu ditangani berdasarkan penyebab dan prospek usahanya," kata Alexander dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (25/10/2026).
Ia membagi penanganan menjadi dua jalur. Perusahaan yang masih berpotensi berkembang dapat disehatkan lewat restrukturisasi, perbaikan manajemen, dan transformasi bisnis. Sementara perusahaan yang tidak lagi layak dipertahankan dipertimbangkan untuk digabungkan, dilikuidasi, atau ditempuh melalui mekanisme lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Laba Bukan Satu-satunya Ukuran Keberhasilan
Garuda Institute juga menyoroti pentingnya momentum perbaikan kinerja sejumlah BUMN untuk memperkuat reformasi secara menyeluruh. Peningkatan laba dinilai tidak cukup jika tidak diikuti kualitas pelayanan, kontribusi terhadap penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing ekonomi nasional.
"Ukuran keberhasilan reformasi BUMN bukan sekadar berapa banyak perusahaan yang ditutup atau berapa besar keuntungan yang dibukukan," tegas Alexander. Menurutnya, yang lebih penting adalah apakah pengelolaan aset negara semakin sehat, produktif, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Ia juga meminta pemerintah menjamin restrukturisasi tidak mengabaikan hak pekerja, kepentingan masyarakat, dan keberlangsungan layanan publik, terutama di sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Pengawasan Aset dan Utang Perusahaan yang Ditutup
Soal pengawasan, Alexander mengingatkan pentingnya tertib administrasi terhadap aset dan kewajiban perusahaan yang ditutup atau dikonsolidasikan. Proses itu mencakup penyelesaian utang, perlindungan aset negara, serta pencegahan penyalahgunaan dan pengalihan aset yang merugikan keuangan negara.
Ia menempatkan agenda pembenahan BUMN sebagai wujud konkret semangat Asta Cita Presiden Prabowo untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan memastikan pengelolaan sumber daya ekonomi berpihak pada kepentingan rakyat. Alexander yang juga Ketua Karang Taruna Provinsi Maluku menegaskan BUMN harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang sehat, kompetitif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
"Tujuan akhirnya bukan sekadar merampingkan struktur perusahaan negara, melainkan membangun BUMN yang profesional, berdaya saing, bebas dari praktik tata kelola yang buruk, serta mampu memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.
Rencana penutupan hingga 700 BUMN menempatkan pemerintah pada tahap lanjutan reformasi perusahaan negara. Jika target akhir Desember 2026 tercapai, lebih dari separuh dari 1.074 BUMN yang tercatat akan berada dalam skema penutupan, konsolidasi, atau perampingan — sebuah skala penataan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pengelolaan BUMN Indonesia.
