BANTEN — Kepala BP BUMN Dony Oskaria secara langsung memimpin rapat dengan jajaran direksi Bank Mandiri, BRI, BNI, PT PP, dan PT Adhi Karya. Pertemuan itu membahas perkembangan restrukturisasi sekaligus skema dukungan pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mempercepat transformasi perusahaan.
Dony Oskaria menegaskan bahwa restrukturisasi ini bukan sekadar penyelamatan jangka pendek. "Kita belajar dari pengalaman. Restrukturisasi ini harus menjadi titik balik untuk membangun BUMN Karya yang lebih kuat, lebih sehat dan memiliki tata kelola yang lebih baik sehingga mampu tumbuh secara berkelanjutan dan mendukung pembangunan nasional," ujar Dony dalam keterangannya, Kamis.
Menurutnya, pengalaman dari restrukturisasi sebelumnya menjadi bahan evaluasi penting. Kali ini, proses transformasi harus benar-benar membangun fondasi bisnis yang kokoh, bukan sekadar menambal utang lama.
Fokus utama pembahasan dalam rapat tersebut adalah penyusunan sistem pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan. BP BUMN dan Himbara sepakat bahwa dukungan pendanaan nantinya diprioritaskan untuk proyek yang memiliki prospek bisnis jelas serta arus kas yang terukur.
Artinya, tidak semua proyek akan otomatis mendapat kucuran dana. Setiap pembiayaan yang diberikan harus benar-benar mendukung proyek yang produktif dan layak secara bisnis. Langkah ini diambil untuk memperkuat kinerja keuangan kedua perusahaan dalam jangka panjang.
Restrukturisasi ini tidak hanya menyentuh aspek keuangan. BP BUMN juga mendorong pembenahan tata kelola perusahaan, peningkatan disiplin dalam pengelolaan risiko, serta pengembangan model bisnis yang lebih adaptif dan sehat.
Dony menilai transformasi ini menjadi kesempatan bagi PT PP dan Adhi Karya untuk membangun ulang fondasi usaha mereka. "Restrukturisasi ini harus menjadi strategi penting untuk memperbaiki kondisi keuangan sekaligus meningkatkan disiplin bisnis dan tata kelola," tambahnya.
Melalui langkah ini, kedua BUMN karya diharapkan semakin siap menjalankan proyek-proyek strategis nasional. Dengan kondisi keuangan yang lebih sehat dan tata kelola yang lebih baik, PT PP dan Adhi Karya diharapkan bisa memberikan nilai tambah bagi negara serta mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.
Keterlibatan Himbara dalam proses ini menjadi sinyal bahwa pemerintah serius menyelamatkan dua perusahaan konstruksi pelat merah yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur Indonesia.