CILEGON — Langkah konkret pengendalian inflasi dilakukan Pemerintah Kota Cilegon melalui Surat Edaran Nomor 900/1733/DKPP tentang Gerakan Tanam (GERTAM) Cabai. Kebijakan ini menyasar seluruh perangkat daerah, ASN, camat, lurah, hingga masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan.
Dalam surat edaran tersebut, setiap ASN di lingkungan Pemkot Cilegon diminta melaksanakan gerakan ini dengan memanfaatkan sedikitnya 15 polybag di rumah masing-masing. Perangkat daerah juga diminta melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya di lapangan.
Camat dan lurah tidak hanya menjadi sasaran, tetapi juga diminta bersinergi dengan RT/RW dan tokoh masyarakat. Tujuannya, menggerakkan warga agar ikut memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Cilegon Aziz Setia Ade menyampaikan, gerakan ini merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan sekaligus mengendalikan laju inflasi dari sisi pasokan. Komoditas cabai disebut kerap mengalami fluktuasi harga yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
"Gerakan Tanam Cabai ini bukan hanya sekadar program menanam, tetapi merupakan bentuk partisipasi bersama dalam menjaga stabilitas harga pangan," ujar Aziz di sela-sela rapat Evaluasi Program Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Selasa (7/7).
Dinas Pendidikan diimbau mengajak sekolah-sekolah memanfaatkan pekarangan untuk budidaya cabai. Tak hanya itu, ASN juga diharapkan turut mengampanyekan gerakan ini melalui media sosial masing-masing sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat.
Menurut Aziz, keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. “Ketahanan pangan dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Jika setiap rumah mampu memanfaatkan pekarangan untuk menghasilkan cabai, maka secara bertahap kita dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pasar,” jelasnya.
Pemerintah Kota Cilegon berharap gerakan ini dapat menciptakan budaya menanam di tengah masyarakat sehingga mampu meningkatkan kemandirian pangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi gejolak harga komoditas pangan.