BANTEN — JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tidak lagi menggunakan diksi diplomatis saat membahas praktik korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pidato kerasnya di puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Minggu (12/7/2026), ia secara gamblang menyebut perusahaan pelat merah seperti Pertamina, PLN, BRI, hingga Telkom sebagai sarang korupsi.
"BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN itu sumber korupsi," ujar Prabowo di hadapan ribuan peserta.
Pernyataan ini menjadi alarm bagi jajaran direksi dan komisaris di seluruh holding BUMN. Prabowo tidak merinci perusahaan mana yang paling bermasalah atau berapa besar kerugian negara yang telah terjadi. Namun, ia menegaskan bahwa era kompromi terhadap praktik kotor di tubuh perusahaan negara telah berakhir.
Tanpa menyebut nama spesifik, Presiden memberikan ultimatum kepada siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi di BUMN. Ia meminta mereka untuk menghentikan aksinya dan secara sukarela mengembalikan aset yang telah dinikmati secara ilegal.
"Saya peringatkan lagi, sekali lagi untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor sadar diri, hentikan praktik-praktik kau, hentikan, rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat, kembalikan dengan baik," tegas Prabowo.
Prabowo mengaitkan praktik korupsi di BUMN dengan rendahnya kesejahteraan aparatur negara. Menurutnya, uang yang dikorupsi dari perusahaan seperti Pertamina atau PLN seharusnya bisa digunakan untuk menaikkan gaji dokter, guru, tentara, dan polisi.
"Kita bangsa pemaaf. Tapi rakyat butuh keadilan, butuh kesejahteraan, butuh sekolah yang baik. Guru-guru butuh gaji yang baik. Dokter, perawat butuh gaji yang baik," imbuh dia.
Ia menambahkan bahwa gaji yang layak bagi pegawai negeri dan aparat keamanan adalah kunci untuk memutus rantai korupsi di masa depan. "Pegawai negeri butuh gaji baik supaya mereka tidak korupsi. Percayalah, mari kita bersatu semua unsur," tutup Prabowo.
Pernyataan ini menjadi babak baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, di mana Presiden secara langsung menargetkan BUMN sebagai institusi yang paling rawan. Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah dalam menertibkan puluhan perusahaan negara yang mengelola triliunan rupiah uang rakyat.