TIGARAKSA — Ribuan relawan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) memadati kantor pusat pemerintahan kabupaten (Puspemkab) Tangerang, Senin (29/6/2026). Mereka menolak rencana peliburan operasional dapur yang dikhawatirkan berujung pada penghentian program.
Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menemui para pendemo dan menegaskan bahwa kelangsungan MBG tidak bisa dibebankan semata-mata pada pemerintah daerah.
“Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab bersama, termasuk mereka-mereka juga yang melaksanakan fungsi pengawasan,” kata Maesyal di Tigaraksa.
Dua Alasan Relawan Tolak Penghentian MBG
Dalam dialog terbuka, Maesyal mempertanyakan dasar para relawan menuntut program tetap berjalan. Relawan menyampaikan dua alasan utama.
Pertama, program MBG dinilai benar-benar dirasakan manfaatnya oleh penerima. Kepada bupati, relawan menyebut sasaran program mencakup anak sekolah dari jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA, serta balita, lansia, dan ibu hamil.
Kedua, operasional dapur MBG disebut memutar roda perekonomian lokal. “Buktinya lapangan pekerjaan terbuka dan anak-anak penerima manfaat bisa sehat, cerdas,” ujar Maesyal menirukan penjelasan para relawan.
Bupati Ingatkan Kualitas Menu dan Risiko Hukum
Maesyal berpesan kepada seluruh pengelola SPPG untuk fokus memperbaiki kualitas menu dan kebersihan hidangan. Ia meminta insiden keracunan, keterlambatan distribusi, atau pengurangan porsi dan gizi tidak boleh terjadi lagi.
“Kalau kita sudah optimal, mudah-mudahan ini tidak terjadi keracunan, tidak terjadi kelambatan, tidak terjadi pengurangan menu dan gizi porsinya. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Bupati juga mengingatkan agar para relawan tidak hanya berpikir program harus berjalan, tetapi juga mengabaikan aspek teknis, administrasi, dan legalitas.
“Saya kira ini mudah-mudahan semuanya ini kita lakukan bersama. Mudah-mudahan ini bisa berjalan juga proses untuk bisa laporan ke tingkat pusat, ya,” tutupnya.
