BANTEN — Kementerian HAM menginventarisasi setidaknya lima persoalan utama yang dihadapi masyarakat terdampak pembangunan IKN. Selain ganti rugi lahan dan air bersih, warga juga mengeluhkan terbatasnya kesempatan kerja lokal, layanan kesehatan yang belum memadai, serta kerusakan lingkungan akibat aktivitas proyek konstruksi.
"Kami tidak hanya bicara infrastruktur. Pembangunan IKN harus menjamin hak warga untuk hidup layak, bersih, dan produktif," ujar Mugiyanto dalam pernyataan resmi yang diterima redaksi, Selasa (23/6).
Kepala Otorita IKN Tanggapi Lima Aspirasi Warga
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memberikan respons langsung atas setiap poin aspirasi yang disampaikan. Ia memaparkan progres penyelesaian sengketa lahan dan menjanjikan percepatan distribusi air bersih ke permukiman warga yang selama ini mengandalkan sumur bor pribadi.
Basuki juga menyambut usulan Kementerian HAM untuk mengembangkan konsep Human Rights City atau Kota HAM di kawasan IKN. Gagasan ini dinilai sejalan dengan visi IKN sebagai kota berkelanjutan dan inklusif.
Penanaman Pohon dan Komitmen Ramah Lingkungan
Usai pertemuan, rombongan melakukan peninjauan lapangan ke titik-titik pembangunan yang dikeluhkan warga. Kegiatan dilanjutkan dengan penanaman pohon sebagai simbol komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.
Kementerian HAM bersama Otorita IKN sepakat membentuk tim koordinasi khusus untuk mengawal implementasi prinsip Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) di IKN. Langkah lanjutan berupa penyusunan peta jalan (roadmap) Kota HAM yang disesuaikan dengan karakteristik IKN sebagai ibu kota negara baru.
Dalam kesempatan itu, Mugiyanto mengajak masyarakat untuk terus menyampaikan aspirasi maupun pengaduan melalui forum dialog dan mekanisme resmi yang telah disediakan Otorita IKN. "Partisipasi warga adalah kunci agar pembangunan ini benar-benar berpusat pada manusia," kata dia.
Kantor Wilayah Kaltim Siap Jadi Jembatan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Timur, Dr. Umi Laili, yang turut hadir dalam audiensi, menyatakan siap menjadi penghubung antara warga dan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa pengaduan masyarakat Sepaku akan dipantau secara berkala dan dilaporkan langsung ke pimpinan di Jakarta.
Pertemuan ini menjadi yang pertama kali digelar secara tatap muka antara Kementerian HAM dan Otorita IKN sejak kabinet baru dilantik. Belum ada tenggat waktu pasti yang disepakati untuk penyelesaian seluruh tuntutan warga, namun kedua pihak berjanji akan menggelar pertemuan lanjutan dalam dua pekan ke depan.
