CILEGON — Program Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau resmi kembali bergulir setelah sempat vakum pada 2024. Perjanjian kerja sama anyar ditandatangani oleh PT Krakatau Tirta Industri (KTI), Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC), dan Perum Jasa Tirta II (PJT II) di Excellence Center PT KTI, Jumat (22/5).
Pelaksana Tugas Direktur PT KTI, Dendin Hermawan, menyebut program ini telah dijadikan model percontohan oleh Bappenas RI. “PT KTI dan FKDC sudah bersepakat bertanda tangan, dan tahun ini melibatkan Perum Jasa Tirta II. Program pembayaran jasa lingkungan ini dibawa Bappenas RI menjadi bagian dari referensi ataupun percontohan di Indonesia,” ujarnya.
Dendin menjelaskan, selama dua dekade terakhir, PJLH menjadi mekanisme pembayaran jasa lingkungan dari pihak pemanfaat air di hilir kepada masyarakat penjaga kawasan hulu. Kelompok tani hutan di wilayah hulu mendapat dukungan untuk menjaga tutupan lahan dan mempertahankan pohon di daerah tangkapan air.
Gubernur Banten, Andra Soni, mengungkapkan bahwa program ini merupakan kelanjutan dari kerja sama konservasi yang sudah puluhan tahun berjalan di kawasan Rawa Danau. Ia menyebut jeda pada 2024 terjadi akibat penyesuaian regulasi pengelolaan sumber daya air.
“Ini sebenarnya adalah kelanjutan dari kerja sama yang sudah puluhan tahun dilaksanakan dalam rangka konservasi wilayah Rawa Danau, yang dikerjasamakan antara Forum Komunikasi DAS Cidanau dan pihak-pihak industri yang memanfaatkan air di wilayah hilir,” kata Andra Soni.
DAS Cidanau merupakan salah satu sumber air baku utama bagi kawasan industri dan masyarakat Kota Cilegon. Kawasan ini terhubung dengan Cagar Alam Rawa Danau yang berfungsi sebagai penyimpan dan pengatur tata air untuk Cilegon dan Serang Barat.
Andra Soni menekankan bahwa kebutuhan air baku di Cilegon terus meningkat seiring pertumbuhan industri. “Kita sadar bahwa Cilegon membutuhkan air baku yang besar sehingga kita harus menjaga daerah-daerah tangkapan air kita agar berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam skema PJLH, kelompok tani hutan di kawasan hulu mendapat dukungan untuk menjaga tutupan lahan dan mempertahankan pohon. Keterlibatan masyarakat setempat disebut Gubernur sebagai kekuatan utama menjaga kelestarian DAS Cidanau.
“Kita berharap kerja sama ini, pertama keberlangsungan konservasi berjalan dengan baik, kemudian alam atau lingkungannya terjaga dengan baik karena keterlibatan masyarakat setempat dalam kegiatan ini,” kata Andra Soni.