LEBAK — Forum Guru Banten melayangkan protes keras kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten terkait macetnya komunikasi antara instansi tersebut dengan para tenaga pendidik. Hingga Selasa (5/5/2026), dua surat resmi permohonan audiensi yang dikirimkan sejak awal tahun tidak kunjung mendapat respons resmi.
BKD Banten Abaikan Dua Surat Permohonan Audiensi Guru
Koordinator Forum Guru Wilayah Tangerang, Septian, mengungkapkan pihaknya telah berupaya menjalin komunikasi formal melalui surat pada Januari dan Maret 2026. Namun, upaya silaturahmi untuk membahas persoalan kepegawaian tersebut justru menemui jalan buntu di meja birokrasi.
“BKD seharusnya menjadi tempat bernaung seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk berkoordinasi dan berkolaborasi. Namun sangat disayangkan, dua kali kami bersurat tidak mendapatkan respons,” ujar Septian, Selasa (5/5/2026).
Menurut Septian, audiensi tersebut sangat mendesak karena menyangkut hajat hidup para guru di lapangan. Tanpa adanya komunikasi dua arah, berbagai kendala administratif dan kebijakan di tingkat sekolah sulit dicarikan jalan keluarnya.
Isu Krusial: Gaji Terlambat hingga Status PPPK Paruh Waktu
Kekecewaan serupa diutarakan Koordinator Forum Guru Banten, Dadang Hidayat. Ia menilai sikap bungkam BKD menunjukkan minimnya ruang aspirasi bagi tenaga pendidik yang berstatus non-ASN maupun yang tengah dalam masa transisi kepegawaian.
Sejumlah persoalan mendesak yang ingin disampaikan forum meliputi:
- Kejelasan mekanisme peralihan status dari PPPK paruh waktu ke penuh waktu.
- Keterlambatan pembayaran gaji guru paruh waktu yang menghambat kesejahteraan.
- Kebijakan pemberhentian tenaga pendidik di sejumlah sekolah secara sepihak.
- Pemberian tugas tambahan kepada guru tanpa adanya kompensasi yang layak.
“Kami sudah dua kali mengirim surat, tetapi tidak ada tanggapan. Kami berharap BKD dapat membuka ruang dialog,” kata Dadang.
Momentum Hardiknas Jadi Desakan Evaluasi Komunikasi Pemprov
Forum Guru Banten menilai momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) seharusnya menjadi titik balik bagi Pemerintah Provinsi Banten untuk lebih peduli pada nasib pengajar. Pengabaian terhadap permohonan audiensi dianggap sebagai preseden buruk bagi hubungan industrial di lingkungan pemerintahan.
Para guru berharap Kepala BKD Banten segera menjadwalkan pertemuan tatap muka. Dialog langsung dianggap sebagai satu-satunya cara untuk membedah masalah teknis kepegawaian yang selama ini hanya menguap tanpa solusi konkret.
“Kami berharap Kepala BKD dapat meluangkan waktu untuk berdialog, agar berbagai persoalan yang dihadapi guru dapat dicarikan solusi bersama,” tutup Dadang.
