BANTEN — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan target ambisius: swasembada energi melalui program B50, bahan bakar solar dengan 50 persen campuran berbasis kelapa sawit. Pernyataan itu disampaikan dalam pidato pada Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/7). Kepala Negara menegaskan langkah ini merupakan kelanjutan dari pencapaian swasembada pangan yang mulai menunjukkan hasil.
Target Empat Tahun dan Penghentian Impor BBM
Prabowo menargetkan seluruh kebutuhan BBM nasional dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri dalam tempo paling lambat empat tahun. "Kita akan menuju swasembada BBM serta swasembada energi," ujarnya di hadapan petani dan nelayan. Ia menegaskan kebijakan ini akan menghentikan ketergantungan pada pasokan impor. "Dengan demikian kita tidak akan impor dari luar negeri," kata Prabowo dalam pidato yang dikutip dari siaran pers Biro Pers Sekretariat Presiden.
Strategi Hilirisasi Sawit untuk Kemandirian Energi
Program B50 menjadi instrumen utama untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Campuran 50 persen minyak sawit dalam solar ini diyakini mampu menekan defisit neraca perdagangan migas sekaligus menyerap lebih banyak produksi kelapa sawit domestik. Prabowo menekankan kekayaan alam Indonesia tidak boleh terus dieksploitasi pihak asing tanpa manfaat maksimal bagi rakyat.
"Hasil pertanian butuh waktu. Padi baru panen setelah beberapa bulan. Sawit dan singkong juga membutuhkan proses," ujarnya, merespons kritik yang menganggap program ini terlalu cepat. Ia menilai kerja keras pemerintah mulai terlihat nyata, terutama dari sektor pangan yang menjadi fondasi sebelum beralih ke energi.
Pijakan dari Swasembada Pangan ke Energi
Dalam pidatonya, Prabowo menghubungkan keberhasilan di bidang pangan sebagai batu loncatan untuk memperkuat sektor strategis lain. Menurutnya, pemerintah tidak memiliki jalan pintas dalam membangun kemandirian. Setiap sektor membutuhkan proses dan waktu, namun hasil mulai terlihat dari kebijakan yang konsisten. Ia juga menegaskan komitmen menjaga uang rakyat dan memastikan Indonesia menjadi tuan di rumah sendiri.
Pemerintah saat ini menyiapkan regulasi teknis dan infrastruktur pendukung untuk memastikan distribusi B50 berjalan lancar mulai Juli mendatang. Langkah ini diharapkan mampu memangkas belanja impor energi yang selama ini membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
