BANTEN — Kolaborasi ini resmi dikunci lewat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pengembangan Model Bisnis Koperasi Berbasis Energi Terbarukan. Rumah Energi, lembaga yang sejak 2021 menggodok pendekatan Koperasi Hijau, bakal jadi mitra teknis utama.
Direktur Eksekutif Rumah Energi, Sumanda Tondang, bilang kerja sama ini bukan sekadar seremoni. “Sejak 2021, Rumah Energi telah mengembangkan pendekatan Koperasi Hijau melalui berbagai kajian, program pendampingan, serta pengembangan model bisnis energi terbarukan berbasis koperasi,” ujarnya, Rabu (24/6/2026). Menurut dia, MoU ini menjadi fondasi untuk mempercepat implementasi model tersebut dan mengukuhkan koperasi sebagai aktor utama transisi energi.
Ada Tiga Koperasi yang Jadi Percontohan
Rumah Energi sudah menguji model bisnis ini lewat proyek bernama TERBIT — Transisi Energi Berkeadilan melalui Model Energi Terbarukan Berbasis Masyarakat. Tiga koperasi dipilih sebagai lokasi percontohan: KUD Mina Fajar Sidik di Blanakan, Subang (Jawa Barat), KPSP Setia Kawan di Pasuruan (Jawa Timur), dan KDMP Gili Genting di Sumenep (Jawa Timur).
Hasil kajian di tiga lokasi itu menunjukkan prospek PLTS berbasis koperasi cukup menjanjikan. Tapi ada tiga syarat yang mesti dipenuhi: skema pembiayaan yang pas, model bisnis yang produktif, dan regulasi yang mendukung.
Regulasi Diminta Tak Berbelit, Ada Skema Blended Finance
Dari lokakarya yang digelar bersama investor, lembaga pembiayaan, pengembang proyek, IESR, serta perwakilan Kementerian ESDM dan Kementerian Koperasi, muncul sejumlah rekomendasi. Pertama, penyederhanaan regulasi — jangan sampai koperasi kandas di birokrasi. Kedua, pengembangan skema blended finance, campuran dana publik dan swasta, untuk menopang model bisnis koperasi energi terbarukan. Ketiga, peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi. Keempat, integrasi koperasi dalam agenda dekarbonisasi nasional.
Kementerian Koperasi dan Rumah Energi sepakat bahwa memperkuat ekosistem koperasi hijau bisa jadi strategi efektif untuk transisi energi yang inklusif. Targetnya, semakin banyak koperasi yang terlibat dari hulu ke hilir: mulai perencanaan, pengelolaan, hingga pemanfaatan energi untuk kegiatan produktif warga.
Dampak ke Masyarakat: Listrik Desa dan Ekonomi Baru
Jika model ini jalan, koperasi di desa tidak lagi cuma jadi penyalur pupuk atau simpan pinjam. Mereka bisa menjadi operator PLTS komunal yang menjual listrik ke warga atau ke PLN. Ini membuka peluang ekonomi baru di daerah sekaligus menekan emisi karbon. Pemerintah sendiri menargetkan PLTS 100 GW sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional, dan koperasi dianggap punya peran penting untuk memperluas akses energi bersih hingga ke tingkat komunitas.
Sumanda menambahkan, kerja sama ini menjadi langkah penting menjembatani hasil kajian dan pengalaman lapangan dengan implementasi nyata. “Koperasi bisa menjadi pelaku ekonomi sekaligus agen perubahan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.
